NGAMPRAH– Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat diminta untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang mencapai kurang lebih Rp 300 miliar atas pinjaman dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan usai mengukuhkan Paskibraka di Aula Masjid Ash-Shiddiq, Ngamprah, Kamis (15/8).
Hengki menilai, anggaran sebesar itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat, yang mana digunakan untuk percepatan pembangunan jalan sepanjang 80 kilometer di wilayah selatan dan barat di Kabupaten Bandung Barat. “Manfaatkan anggaran sebaik mungkin dan jangan disia-siakan. Harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga anggaran tersebut bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Hengki tidak mengingingkan, di era kepemimpinan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dan dirinya, ada aliran-aliran dana yang tidak jelas serta kebijakan yang salah dan anggaran yang mubazir.
Pada kesempatan tersebut, dalam sambutannya Hengki sempat mengatakan dengan tegas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat pada 2020 harus pro rakyat.
“Harus pro rakyat, bukan pro keluarga. Keluarga siapa saja lah, yang jelas mesti pro rakyat. Insya Allah masyarakat Bandung Barat lebih sejahtera,” kata Hengki meski tidak secara gamblang menjelaskan yang dimaksud anggaran pro keluarga.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat, Anugrah membenarkan pinjaman sebesar kurang lebih Rp 300 miliar tersebut untuk pembangunan jalan sepanjang 80 kilometer. “Betul kami ajukan pinjaman (PT SMI) karena minim anggaran untuk percepatan pembangunan di wilayah selatan dan barat,” ujar Anugrah.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna menambahkan, terkait pinjaman tersebut sudah dipikirkan secara matang agar pembangunan di Kabupaten Bandung Barat semakin cepat. “Kita bayarnya dari APBD juga, dari anggaran proyek infrastruktur yang berjalan, ini kami lakukan untuk percepatan pembangunan di Bandung Barat,” ujar Aa Umbara.
Menurut Aa, pinjaman dana dari perusahaan di bawah BUMN tidak akan membebani APBD, lantaran bunganya kecil sekitar 10 persen. “Kalau tidak bergerak seperti ini (meminjam), tidak mungkin juga bisa maju. Buktinya 12 tahun Bandung Barat tidak punya hutang, tapi lambat laun maju juga,” katanya.
