CIMAHI – Sepanjang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi tercatat sudah dua kali dinyatakan besalah oleh Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Pertama, KPU Cimahi dinyatakan bersalah oleh Bawaslu Kota Cimahi terkait kasus pelanggaran administrasi Pemilu. Pelanggaran tersebut dinyatakan setelah sebelumnya KPU dilaporkan oleh salah seorang calon anggota legislatif berinisial DK yang mengatakan adanya perbedaan perolehan suara yang tercantum dalam model C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara yang dilakukan oleh KPU dan PPK Cimahi Utara.
Dari hasil sidang laporan tersebut maka diperoleh keputusan, jika Ketua PPK Cimahi Utara dan Ketua serta para Anggota KPU Kota Cimahi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelangaran administrasi Pemilu.
Semenatara untuk keputusan bersalah kedua, karena KPU Kota Cimahi tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu Kota Cimahi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 114 Padasuka, Cimahi Tengah.
Padahal menurut Bawaslu, permasalahan di TPS 114 Padasuka sudah memenuhi unsur pelanggaran yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
”Selama Pemilu ini KPU udah dua kali menerima sanksi tertulis. Putusannya dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dan diberi teguran tertulis,” ungkap Komisioner Bawaslu Kota Cimahi, Dyar Ginanjar melalui pesan singkat, Rabu (19/6).
