DPRD Soroti Kawasan Kumuh Perkotaan  

BANDUNG– Persoalan kawasan kumuh masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkot Bandung yang harus dicarikan solusinya. Belum lagi masalah kemacetan, ancaman banjir, kedua masalah kota ini hingga saat ini belum bisa diurai.

Komisi C DPRD Kota Bandung meminta Pemkot Bandung serius dalam menangani persoalan lingkungan khususnya kawasan kumuh. Pasalnya kota yang berjuluk ‘Paris Van Java’ tersebut, masuk sebagai jajaran kota kawasan kumuh di Indonesia.

“Bukan se-Jawa Barat lagi, tapi se-Indonesia. Saya baru menerima data asalnya nomor 2, tapi sekarang rangking 1 kawasan kumuh di kawasan perkotaan,” sesal Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Agus Gunawan, di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (5/11).

Menurut dia, sejumlah kawasan di Kota Bandung yang masuk kategori kawasan kumuh, seperti Astana Anyar, Babakan Ciparay dan sejumlah kawasan lainnya.

Dikatakannya dalam penanganan kawasan kumuh, masih terjadi tumpang tindih SKPD di Pemkot Bandung. Sehingga perlu dibentuk tim khusus untuk menangani  kawasan kumuh di Kota Bandung, terlebih ada 112 kelurahan yang harus dikerjakan secara serius.

“Seharusnya dari tahun ke tahun untuk kawasan kumuh berkurang, bahkan zero atau nol. Tapi ini masih tetap ada,” katanya.

Diakuinya kawasan kumuh identik dengan persoalan banjir, karena kurangnya penanganan terkait infrastuktur, drainase dan lain sebagainya.

Lebih jauh, pihaknya sudah memperingakan dinas terkait untuk segera membuat strategi terkait penanganan banjir ketika memasuki musim hujan.

“Jawaban Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sedang melakukan pengerjaan terkait drainase, selanjutnya pengawasan titik-titik yang berpotensi banjir ketika musim hujan,” ujarnya.

Selain terkait banjir, pihaknya juga mendorong untuk adanya perbaikan kawasan kumuh dengan menambah muatan lokal, dalam pemberdayaan ekonomi. Pihaknya meyakini dengan perbaikan di segala sisi, maka kawasan yang sebelumnya kumuh, dapat meningkatkan potensi perekonomiannya.

“Kawasan kumuh juga identik dengan kemiskinan, tapi dengan penanganan dan perbaikan di infrastruktur, drainase, air minum masuk, pengolahan limbah aktif, maka bisa membantu peningkatan ekonomi,” ucapnya.

Lebih jauh, pihaknya akan melakukan sidak ke kawasan-kawasan kumuh di Kota Bandung. Sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan