DPRD Kabupaten Bandung Gelar Bimtek

”Sesuai dengan program sabilulungan dan penguatan peran serta pungsi DPRD, untuk menuju pembangunan kabupaten Bandung yang lebih maju dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv/rus)

MANFAAT LHKPN

  • Penyediaan sarana kontrol masyarakat
  • Jujur,Terbuka & Tanggung Jawab
  • Pendeteksian dini dalam pencegahan korupsi

DASAR HUKUM

  • Tentang PN yang bersih dan bebas dari KKN UU 28 th 1999
  • Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU 30 th 2002
  • Tentang Tata Cara Pendaftaran,Pengumuman,Dan Pemeriksaan LHKPN KEP KPK 07/KPK/2/2005

KEWENANGAN KPK DALAM MENANGANI LHKPN (UU 30 TAHUN 2002)

  • Pasal 5 ayat 2 Bersedia diperiksa Harta kekayaannya Sebelum, selama, dan sesudah menjabat
  • Pasal 5 ayat 3 Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat

REGULASI PENDUKUNG LHKPN LAINNYA UNTUK EKSEKUTIF

  • SE MENPAN: SE/03/M.PAN/01/2005
    • Penetapan Jabatan Strategis
    • Pejabat Eselon 2 dan setara
    • Kakantor di lingkungan Depkeu
    • Pemeriksa Pajak
    • Auditor
    • Pejabat Perizinan
    • Pejabat Pelayanan Masyarakat
    • Pejabat Pembuat Regulasi
  • SE MENPAN: SE/05/M.PAN/4/2006
    • Memerintahkan Pimpinan Instansi untuk:
    • Mengeluarkan Penetapan Wajib LHKPN
    • Menugaskan unit kepegawaian untuk mengelola LHKPN
    • Menugaskan SPI untuk memonitor penyampaian
  • SE MENPAN: SE/01/M.PAN/2008
    • Memerintahkan Pimpinana Instansi untuk
    • Tidak mengusulkan PNS untuk menduduki jabatan Eselon 1 apabila tidak menyampaikan LHKPN
    • Tidak melantik PNS yang akan diangkat dalam jabatan apabila yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN

PENGELOLAAN LHKPN

  • Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
  • Edukasi sejak dini manfaat Pelaporan LHKPN
  • Memenuhi Kebutuhan Manajemen Dalam Rangka Pencegahan Korupsi

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan