DPRD dan Bupati Bahas Persoalan KBB

NGAMPRAH– Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mendapatkan kunjungan dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat di Kantor Pemkab Bandung Barat di Ngamprah baru-baru ini.

Agenda kedatangan unsur pimpinan DPRD tersebut dalam rangka membahas isu-isu aktual di birokrasi, masyarakat, dan rencana pembangunan lima tahun ke depan di pemerintahan Aa Umbara-Hengki Kurniawan (Akur).

Pertemuan lima pucuk pimpinan di legislatif dan eksekutif ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Ketua DPRD KBB Ida Widaningsih, Wakil Ketua Aa Sunarya Erawan, Samsul Ma’arif, dan Hanes Lise, sebelumnya pernah bersama dalam satu lembaga dengan Bupati Aa Umbara Sutisna ketika masih menjabat sebagai Ketua DPRD KBB.

Oleh karenanya pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut seperti reuni mini di antara kelimanya. “Kami melakukan silaturahmi dari pimpinan DPRD bersama dengan bupati. Dalam pertemuan ini membahas berbagai topik pembangunan KBB ke depan,” ujar Wakil Ketua DPRD KBB Samsul Ma’arif.

Menurutnya, setelah dilantik pada 20 September 2018 pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aa Umbara-Hengki Kurniawan telah menunjukkan komitmennya untuk langsung bekerja. Meskipun ada hal-hal yang belum ter-cover itu bisa dimaklumi sebab masa bakti mereka sudah mepet diakhir tahun.

Baru pada 2019, program kerja Akur akan terlihat utuh karena postur anggaran dan target pembangunan yang disusun sepenuhnya disuvervisi oleh keduanya.

Di sisi lain, kata dia, salah satu yang menjadi usulan prioritas dari DPRD ke bupati adalah agar secepatnya memutuskan Sekda definitif. Kewenangan itu adalah hak prerogatif bupati dan dewan tidak bisa melakukan intervensi.

Sehingga dalam kesempatan itu pihaknya hanya sekadar mengingatkan bahwa KBB sudah terlalu lama dipimpin oleh Plt Sekda. Diharapkan Sekda definitif nantinya bisa menyesuaikan dengan bupati dalam menjalankan visi misi pasangan Akur dengan jargon ‘Bandung Barat Lumpat’.

Politisi PPP ini juga mengingatkan, agar Bupati tidak terkecoh oleh figur ASN atau pimpinan SKPD yang hanya sekadar mencari muka untuk mencari jabatan sementara program kerjanya tidak jelas. (drx)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan