oleh

Dewan Minta PD Kebersihan Genjot Sumber PAD

Ketentuan mengenai pe­sangon bagi pekerja dapat merujuk pada Pasal 156 dan 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ke­tenagakerjaan. Pasal 156 ayat (1) mengatakan, dalam hal terjadi pemutusan hu­bungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Karena masa kerjanya rata-rata sudah lebih dari 9 tahun, maka besaran uang pesangon yang wajib diberikan kepada pegawai kebersihan minimal sebesar 9 bulan upah.

“Karena pekerja penyapu merupakan pekerja harian lepas (PHL), maka perhitung­an upah perbulannya tunduk pada ketentuan Pasal 157 ayat (2) UU Ketenagaker­jaan, yaitu 30 kali pengha­silan sehari,” jelas Uung.

Terhadap persoalan terse­but, diutarakan Uung, Pe­merintah Kota Bandung tidak menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020, yang baru saja disetujui oleh de­wan. Pasalnya, pihaknya menilai masih ada opsi selain UU 13/2003 tentang Kete­nagakerjaan.

“Mempekerjakan kembali pegawai penyapu PD Keber­sihan sebagai PHL di DLHK dengan upah sesuai UMK (upah minimum kota) jadi salah satu opsi tanpa harus memberikan pesangon, yang disetujui Pemkot dan DPRD,” cetusnya.

Uung tak menyangkal, jika keputusan tersebut tidak terlepas dari ekses, yang terpenting para pegawai nantinya mendapat peng­hasilan minimal sesuai UMK. Terlebih, saat ini pendapatan penyapu dibawah UMK.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.