Dewan Minta PD Kebersihan Genjot Sumber PAD

“Mempekerjakan kembali pegawai penyapu PD Keber­sihan sebagai PHL di DLHK dengan upah sesuai UMK (upah minimum kota) jadi salah satu opsi tanpa harus memberikan pesangon, yang disetujui Pemkot dan DPRD,” cetusnya.

Uung tak menyangkal, jika keputusan tersebut tidak terlepas dari ekses, yang terpenting para pegawai nantinya mendapat peng­hasilan minimal sesuai UMK. Terlebih, saat ini pendapatan penyapu dibawah UMK.

Uung memersilakan pega­wai yang ingin menuntut pesangon, namun mereka perlu memahami kondisi saat ini. Pasalnya, dalam hal penganggaran pesangon, Pemkot Bandung harus men­gusulkan kepada gubernur Jawa Barat agar mendapat pendapat hukum untuk men­cairkan pesangon.

“Perlu legal opinion, dan Pemkot itu statusnya tidak diwajibkan dan dilarang,” ujar politisi Partai Nasional Demokrat ini. Salah satu opsi, sambung Uung, para pegawai masuk sebagai PHL yang bekerja di bawah DLHK tanpa seleksi apa pun. Namun, apabila gubernur mengizinkan Pemkot men­gucurkan pesangon, otoma­tis para pekerja akan diber­hentikan.

“Sesuai aturan ketenagaker­jaan, ketika pegawai itu dapat pesangon, maka harus kelu­ar dari PHL DLHK. Karena pesangon itu kan harus PHK (pemutusan hubungan kerja),” pungkasnya. (mg5/drx)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan