Dewan Kembali Soroti BUMD Bermasalah

BANDUNG – Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat sorotan dewan dalam sidang paripurna DPRD Jabar Rabu, (10/7). Sebab, perusahaan plat merah tersebut belum memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah berkali-kali menekan eksekutif untuk segera mengevaluasi keberadaan BUMD yang belum menghasilkan keuntungan. Bahkan, sejak kepimimpinan sebelumnnya dewan sudah sering memberikan masukan melalui komisi III.

’’Penataan BUMD merupakan kewajiban. Sehingga, ketika dilaporkan kepada dewan sudah memiliki progres kemajuan,’’kata Ineu ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar usai Paripurna, (10/7).

Menurutnya, semenjak kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil pihaknya sudah melihat proses pembenahan BUMD-BUMD. Sehingga, harapannya pada tahun ini harus ada perubahan terhadap keberadaan BUMD.

Ineu menkankan, keberadaan BUMD yang belum memberikan pendapatan harus dievaluasi dengan melakukan kajian menyeluruh. Sebab, jika BUMD tersebsut dilakukan penutupan maka harus diperhatikan juga keberdaan tenaga kerjanya.

’’Memang untuk BUMD yang akan ditutup dewan belum menerima laporan secara resmi tapi kami berharap untuk masalah ini harus menjadi bahan diskusi antara pemerintah dengan dewan sehingga dapat dikaji secara menyeluruh,’’tutur dia.

Ineu memaparkan, kajian bersama ini dilakukan agar nantinya bisa mengeluarkan keputusan secara menyeluruh. Terlebih selama ini dewan sudah sering memberikan catatan-catatan dalam pengawasan terhadap kinerja BUMD.

Selama ini, lanjut dia sejak kepemimpinan Gubernur sebelumnnya (Ahma Heriyawan, red) dewan pernah meminta kepada biro investasi untuk memberikan laporan terhadap kinerja BUMD.

’’Mereka biasanya memberikan laporan setelah adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ini dijadikan dasar untuk bahan kajian untuk melihat kinerja BUMD tersebut,’’kata Ineu.

Ineu menambahkan, selama ini ada beberapa BUMD yang kondisinya sudah tidak layak dipertahankan seperti PT Agronesia. Sedangkan untuk BUMD lainnya di antaranya PD Jasa Pariwisata (PD Jawi, PT Agro Jabar, dan PT Hulu Migas harus terus dilakukan pembenahan menejemen agar bisa menghasilkan deviden.

’’Sejauh ini baru tiga BUMD yang memberikan kontribusi yaitu Bank bjb, PT Jamkrida, dan PT Jasa Sarana meskipun belum signifikan,’’cetus dia.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan