JAKARTA — Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) memastikan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dilakukan Februari. Pemerintah daerah diharapkan segera mengajukan usulan dan tidak perlu mengkhawatirkan sumber dana untuk menggaji.
”Begini, dari kemarin ada yang meragukan soal rekrutmen ini. Sekali lagi saya sampaikan, khususnya untuk para kepala daerah jangan salah persepsi. Gaji PPPK ditanggung daerah. Padahal, PPPK itu kan aparatur sipil negara (ASN) juga jadi sumber gajinya lewat APBN hanya ditransfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU),” papar Syafruddin, Rabu (1/2).
Nah, setelah mengetahui sumber dananya dari DAU, lebih dari 50 persen pemda siap melakukan rekrutmen. Rekrutmen tahap awal sebanyak 75 ribu ini sangat penting untuk memenuhi janji pemerintah kepada honorer K2. ”Kalau begini kan sudah jelas ya. Beres nggak ada salah persepsi lagi. Tak perlu jadi bahan perdebatan lagi,” timpalnya.
Dalam hal lain, Syafruddin juga meminta ASN netral dan tidak berpolitik praktis menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2019. ”Sekali lagi saya minta jangan berpolitik praktis. Gawat ini, bisa lumpuh negara ini kalau 4,3 juta ASN berpolitik praktis,” terangnya.
Seluruh pimpinan instansi untuk memantau pergerakan seluruh pegawainya. Bila ada yang terbukti menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Selanjutnya, diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
Terpisah, Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, anggaran pengadaan PPPK sudah dialokasikan dalam APBN 2019. Tahun ini formasi PPPK yang disiapkan sebanyak 150 ribu orang. Dibagi dua tahap, pertama 75 ribu orang untuk honorer K2/K1 khusus guru, penyuluh, dan tenaga kesehatan.
”Tahap dua dilaksanakan usai Pilpres 2019 sebanyak 75 ribu. Menteri Syafruddin berjanji untuk honorer tenaga teknis lainnya akan dimasukkan dalam rekrutmen tahap dua,” singkatnya.
Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan pengangkatan mantan atlet bulu tangkis Liliyana Natsir atau akrab disapa Butet, dilakukan serentak bersama atlet lain yang lolos seleksi tes calon pegawai negeri sipil pada 2018.
”Butet diangkat sebagai CPNS bersama para bintang lainnya. Sekarang, tahapan itu masih diproses di Badan Kepegawaian Negara,” kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto, kemarin (1/2).
Gatot mengaku belum mengetahui perihal penugasan Presiden Joko Widodo kepada Butet untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah dan memberikan motivasi bagi atlet-atlet muda daerah. ”Saya belum dapat informasi tentang penugasan dari Bapak Presiden karena mungkin Pak Menteri yang lebih tahu,” katanya.
Sebelumnya pada Selasa (29/1), Presiden Joko Widodo menerima Butet yang didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Istana Merdeka Jakarta. ”Indonesia sangat kehilangan atas pensiunnya Liliyana Natsir.
Bukan hanya Indonesia, tapi dunia juga akan kehilangan sosok Liliyana,” kata Jokowi.
Jokowi berharap prestasi Butet ini bisa menular ke pemain-pemain yunior dan bisa berprestasi seperti Liliyana Natsir. ”Tadi saya sampaikan, sebentar lagi (Butet) jadi PNS (pegawan negeri sipil), jadi ASN (aparatur sipil negara), agar bisa memotivasi dan muter ke beberapa daerah. Apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan agar bisa berprestasi,” ujar Presiden.
Liliyana Natsir menyatakan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah menerimanya di Istana. Butet juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan motivasi kepada generasi muda agar bisa berprestasi.
”Saya siap memberi motivasi agar generasi muda lebih berprestasi dan tradisi medali emas di Olimpiade tetap terus bisa dilakukan,” kata Butet.
Di sisi lain, Ridwan Kamil apresiasi Taspen perhatikan tenaga non-PNS (termasuk tenaga honorer) yang bertugas pada instansi pemerintah.
Ridwan Kamil mengatakan, mulai saat ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai honorer akan mendapat program perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil diwakili Asisten III Bidang Administrasi Setda Jawa Barat Dudi Sudradjat Abdurachim MT menyampaikan hal tersebut pada acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terkait Pembahasan JKK dan JKM di Bandung pada Kamis (31/1).
Terbitnya PP Nomor 49 tahun 2018 akan meningkatakan kesejahteraan bagi 48.153 pegawai honorer yang berada di Jawa barat. Karena hadirnya PP tersebut pada 28 November 2018 berarti pemerintah memberikan program perlindungan dalam bentuk JKK dan JKM bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai honorer atau tenaga lepas harian.
Mantan Wali Kota Bandung itu menambahkan, program JKK dan JKM dapat dijadikan wujud kepedulian dari pemerintah Jawa Barat terhadap kesejahteraan pegawai honorer.
Dengan penghasilan mereka yang tidak besar, Pemerintah Jawa Barat sebagai pemberi kerja membantu menyediakan anggaran untuk iuran JKK dan JKM dengan jumlah tidak lebih dari Rp 30.000 untuk setiap pegawai per bulan.
Pada program JKK pegawai honorer tidak hanya diberikan biaya perawatan RS akibat kecelakaan kerja melainkan terdapat santunan dan tunjangan lain yang akan diberikan. Begitu pula pada JKM, pegawai honorer tidak hanya diberikan santunan kematian saja namun banyak manfaat lain yang diberikan.
”Dengan demikian adanya JK dan JKM dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer,” kata Kang Emil.
Untuk itu, Kang Emil meminta seluruh pimpinan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Jawa Barat segera berkoordinasi dengan Taspen dalam menyediakan program JKK dan JKM untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai honorer.
Hal itu merujuk PP Nomor 49 Tahun 2018 dan PP Nomor 70 tahun 2015 bahwa PT Taspen (persero) adalah pengelola program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan kematian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga honorer. (ful/fin)
