JAKARTA — Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) memastikan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dilakukan Februari. Pemerintah daerah diharapkan segera mengajukan usulan dan tidak perlu mengkhawatirkan sumber dana untuk menggaji.
”Begini, dari kemarin ada yang meragukan soal rekrutmen ini. Sekali lagi saya sampaikan, khususnya untuk para kepala daerah jangan salah persepsi. Gaji PPPK ditanggung daerah. Padahal, PPPK itu kan aparatur sipil negara (ASN) juga jadi sumber gajinya lewat APBN hanya ditransfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU),” papar Syafruddin, Rabu (1/2).
Nah, setelah mengetahui sumber dananya dari DAU, lebih dari 50 persen pemda siap melakukan rekrutmen. Rekrutmen tahap awal sebanyak 75 ribu ini sangat penting untuk memenuhi janji pemerintah kepada honorer K2. ”Kalau begini kan sudah jelas ya. Beres nggak ada salah persepsi lagi. Tak perlu jadi bahan perdebatan lagi,” timpalnya.
Dalam hal lain, Syafruddin juga meminta ASN netral dan tidak berpolitik praktis menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2019. ”Sekali lagi saya minta jangan berpolitik praktis. Gawat ini, bisa lumpuh negara ini kalau 4,3 juta ASN berpolitik praktis,” terangnya.
Seluruh pimpinan instansi untuk memantau pergerakan seluruh pegawainya. Bila ada yang terbukti menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Selanjutnya, diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
Halaman : « · 1 · 2 · 3 · ... · Selanjutnya · »
