JAKARTA – Berdasarkan temuan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN), ada 17,5 juta DPT Pemilu 2019 tercatat dengan tiga tanggal kelahiran yang sama. Hal ini sebagai ketidakwajaran.
Anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon menegaskan, belum tuntasnya persoalan ini menimbuklan tanda tanya, mengapa KPU bekerja lambat dan terkesan tidak memiliki komitmen dalam menuntaskannya.
“Tanpa bosan, kami meminta KPU profesional. Jangan sampai ada ketidakpercayaan kepada penyelenggara Pemilu, harus ada jawaban yang tegas dan tindakan yang cermat,” tandas politisi Partai Gerindra ini, kemarin (26/3).
Pada posisi ini, lanjut Fadil, BPN tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi ini bagian dari upaya menuju Pemilu yang demokratis dan jujur. Sama-sama telah kita cermati ada kesalahan dari data awal di Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.
KPU, lanjut dia sejak awal diminta melakukan perbaikan-perbaikan terhadap data itu. “Pertanyaannya apakah benar data itu. Kan jelas salah. Ya kalau itu merupakan data siluman, dihapus saja, jangan dipakai,” timpalnya lagi.
Dia menyebutkan, KPU dan Badan Pengawas Pemilu sebenarnya sudah melakukan perbaikan terkait DPT, namun dalam perbaikan itu masih terdapat data ganda hingga manipulatif. “Ini harus segera diselesaikan karena menyangkut integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu,” kata wakil ketua DPR ini.
Persoalan DPT, selalu terjadi setiap kali Pemilu seharusnya sudah bisa diselesaikan. seharusnya, pada abad ke-20 ini sudah selesai karena data ini adalah data kependudukan. Semua negara, bahkan negara paling terbelakang di Afrika pun tidak ada masalah kependudukan. Fadli pun mempersilakan pihak-pihak yang ingin menguji temuan tim BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.
“Silakan itu diuji sekarang, temuan dari 17,5 juta DPT yang bermasalah, kalau ada yang bisa menguji ya silahkan diuji, sekarang temuan itu sudah ada namanya, sudah ada NIK-nya sudah ada TPS-nya,” katanya.
Terpisah, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jusuf Kalla (JK) mengapresiasi kritik yang disampaikan BPN. Kritik tersebut bagian dari proses demokrasi.
“Ini tugas KPU, dan silahkan Bawaslu ikut memantau. Kami dari TKN tidak mempersoalkan, konstrukisnya ada ranah pelaksana Pemilu,” terangnya.
