Berikan 54 Rekomendasi Terkait LKPJ

BANDUNG – DPRD Jabar memberikan 54 rekomen­dasi kepada Gebernur Jawa Barat terhadap hasil Laporan Keuangan Pertanggungjawa­ban 2018.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sun­dari menjelaskan, terdapat beberapa catatan dari hasil rekomendasi DPRD Jabar salah satunya terkait pem­bentukan Provinsi Jawa Ba­rat sebagai provinsi pariwi­sata.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus secara konsisten dalam upaya menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pariwisata, sehingga pemerin­tah provinsi jawa barat harus bersiap mempersiapkan hal tersebut” ucap Ineu usai me­mimpin rapat paripurna, Selasa (30/4).

Dia mengatakan, pemprov Jabar harus secara fokus mer­encanakan pembangunan sektor-sektor unggulan se­perti sektor pertanian, pe­ternakan, perikanan untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Selain itu, pihaknya juga memberikan perhatian menge­nai belum optimalnya kon­tribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga, diperlukan evaluasi mendalam terkait keberadaan BUMD yang masih belum membe­rikan kontribusi kepada Pe­merintah Provinsi Jawa Barat.

“Diperlukan evaluasi se­cara mendalam terkait BUMD, karena banyak BUMD yang didirikan bertujuan untuk memberikan kontribusi ter­hadap pemprov tetapi selama ini belum secara optimal memberikan kontribusi,’’ kata dia.

Dia berharap, rekomendasi yang telah diterima oleh Gu­bernur Jawa Barat dapat se­cara cepat agar ditindaklanj­uti.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, LKPJ TA 2018 merupakan gambaran kinerja penyelen­ggaraan pemerintahan daerah secara utuh sepanjang bulan Januari – Desember 2018.

“Alhamdulilah LKPJ akhir tahun anggaran 2018 telah dibahas oleh DPRD sesuai tata tertib DPRD melalui Pa­nitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Barat yang barusan telah disampaikan hasil pembaha­sannya,” ujar pria yang akrap di sapa Emil ini.

Dia mengatakan, semua rekomendasi pansus akan segera ditindaklanjuti, keku­rangan yang ada akan diper­baiki, serta kinerja positif yang sudah terbukti akan diting­katkan.

Salah satu tantangan yang harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Emil, adalah ja­lan Tol Cisumdawu yang saat ini masih belum.

DPRD menaruh catatan sa­lah satu faktor Bandara Inter­nasional Kertajati di Kabupa­ten Majalengka belum mak­simal beroperasi, karena di­sebabkan jalan tol penghubung Cileunyi–Sumedang – Dawu­an ini belum selesai.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan