RANCABALI – Bawaslu Kabupaten Bandung sudah mempersiapkan sejumlah startegi untuk mengantisipasi terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) saat pelaksanaan Pilbup Bandung 2020. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mengadakan sekolah kader partisipatif yang melibatkan langsung masyarakat.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin mengatakan, sekolah kader partisipatif tersebut dilakukan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya PSU. PSU biasanya terjadi karena adanya faktor kesalahan dalam proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT).
“Jika mengau pada regulasi sebelumnya yaitu UU No 10 tahun 2016, masalah PSU ini disebabkan karena DPT. Dan DPT menjadi salah satu sorotan kami,” kata Januar seusai Media Gathering Bawaslu Kabupaten Bandung di eMTe Highland Resort Rancabali, Selasa (19/11).
Menurut dia, Bawaslu Kabupaten Bandung akan berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Bandung mengenai DPT. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Bandung juga akan terus menginventarisir jumlah DPT untuk Pilbup 2020.
Bawaslu Kabupaten Bandung juga akan melakukan identifikasi masyarakat Kabupaten Bandung yang akan ditetapkan sebagai DPT. Identifikasi dilakukan untuk memastikan jika seluruh DPT tersebut betul-betul merupakan masyarakat Kabupaten Bandung.
“Masalah DPT, kan, dinamis. Selalu berubah setiap tahunnya. Dan selalu ada perubahan jumlahnya. Untuk penetapan DPT ini kami akan terus monitoring.”
“Jumlah DPT di Kabupaten Bandung ini paling banyak di seluruh kota/kabupaten yang mengikuti Pilkada Serentak 2020,” kata dia.
Menurutnya, terjadinya PSU memang paling utama disebabkan oleh DPT. Selain kesalahahan penginputan, masalah logistik untuk keperluan pemungutan suara juga cukup berpengaruh menyebakan PSU.
“Tapi paling utama masalah DPT-nya. Meski memang ada beberapa faktor lainnya yang juga memiliki pengaruh,” pungkasnya. (yul/rus/yan)
