“Di Jabar, ini jadi pertanyaan besar. Jabar berbasis manufaktur, tapi lulusan SMK tidak terserap dengan baik. Artinya ada yang tidak match antara kebutuhan industri dengan suplai lulusan SMK,” kata Amalia.
Padaham, lanjut Amalia, tenaga kerja atau labor adalah aset industri. “Karena labor itu aset industri untuk berkembang dan tumbuh lebih maju, itu salah satu faktor produksi dalam ilmu ekonomi,” ujarnya mengingatkan.
Forum Pembangunan Daerah (FPD) 2019 sendiri menjadi ajang evaluasi para kepala daerah di Jabar untuk merumuskan kembali strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi inklusif, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Berikutnya, Bappeda Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti hasil FPD dengan menyusun strategi untuk dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan juga monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. (*)
