SOREANG – Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung 2019 telah ditetapkan sebesar mencapai Rp 5,3 triliun dengan mengutamakan skala prioritas untuk rakyat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Yayat Hidayat mengatakan, pihak dewan sudah menegaskan kepada Bupati agar APBD lebih mengutakan skala prioritas.
’’Ini sudah diusulkan oleh kami agar, pemerintah kabupaten Bandung yaitu mementingkan skala untuk pro rakyat, yaitu infrastruktur, pelayanan publik pelayanan satu pintu, dan pelayanan KTP hal ini yang harus di utamakan,” kata Yayat ketika ditemui kemarin. (8/1).
Yayat menilai, selama ini banyak keluhan dari masyarakat terkait sulitnya pembuatan KTP dan masalah perijinan dan sebagainya hal ini yang harus di utamakan dalam program kerja bupati pada 2019.
Dia mengatakan, DPRD sangat mendukung penuntasan jalan mantap. Sehingga, seluruh infrastruktur menjadi layak dan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung.
’’Program tersebut bukan hanya slogan dan bukan hanya membuat jalan, tetapi jalan harus di pelihara dengan baik,’’kata dia.
Selain itu, program lainnya adalah peningkatan pertanian harus bisa mempertahankan swasembada pangan. Meski lahan yang ada di kabupaten Bandung sedikit berkurang.
“Saat ini ada perda terkait pangan yang berkelanjutan, hal ini salah satunya menjaga kelanjutan swasembada pangan. Alhamdulillah Kabupaten Bandung di 2018 telah mendapat swasembada pangan,” jelasnya.
Dia memaparkan, APBD 2019 sudah menampung aspirasi masyarakat dengan maksimalkan namun tidak menutup kemungkinan ada yang terlewat. Sebab, logikanya kabupaten Bandung ini sangat luas, dan masyarakatnya pun sangat banyak.
“Kita di eksekutif legislatif berusaha semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan diakomodir di musrembang dan reses, namun bicara terpenuhi atau tidaknya, kembali lagi dari sisi anggaran, tercukupi atau tidak,”kata Yayat.
Kendati begitu, untuk aspirasi yang sifatnya susulan biasanya pihak dewan akan menyampaikan langsung kepada dinas terkait agar diperhatikan.
Selain itu, pada 2019 ini, akan ada tunjangan kinerja untuk para PNS. Sehingga, tunjangan ini harus dibarengi dengan prestasi dan peningkatan kinerja.
“Pencapaian target pun harus lebih meningkat lagi, sehingga kita menginginkan semua satu visi misi, yaitu membangun kabupaten Bandung lebih baik dari pada kemarin,” tandasnya. (yul/yan).
