BANDUNG – Untuk mengetahui tingkat kinerja pemerintahan sudah baik atau belum, harus dilihat dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) yang dinilai setiap tahunnya oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kempan RB).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, evaluasi tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan kota/kabupaten tergantung pada nilai raportnya itu. Sebab, setiap nilai mutu pada rapot akan mencerminkan tingkat indeks pembangunan.
“Jadi pemerintahan yang masih raportnya C artinya munkin pemerintahannya itu sibuk tapi belanjanya salah, jadi uang negara banyak tidak dibelanjakan,’’kata Ridwan Kamil kepada wartawan ketika ditemui di Gedung Sate, Rabu (2/10).
Akan tetapi, jika pemerintahan daerah itu mendapatkan nilai raport B, berarti visi misinya sudah betul tapi kurang memiliki kualitas dan terarah.
’’Nah kalau yang dapat A itu sudah berkualitas, kalau AA yang paling bagus dan sempurna,” ucap pria yang akrab disapa Emil ini.
Dia mengatakan, untuk Pemprov Jabar sendiri nilai raportnya sudah A. Hal tersebut membuktikan bahwa pembangunan di Jabar sudah baik dan terarah sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya.
Emil menambahkan, untuk peningkatan kinerja ini, Pemdaprov Jabar akan selalu membantu kabupaten/kota agar p[enilaian sakip ada peningkatan.
’’Makanya kita juga sering memberikan arahan kepada para kepala daerah dalam acara Kopdar yang sudah berlangsung selama tiga kali dalam tahun ini,’’ucap dia.
Sementara itu, dalam Survey Penilaian integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pemdaprov Jabar menempati urutan ketujuh dari 26 provinsi yang disurvei pada 2018 lalu. Sedangkan hasil survei paling rendah adalah provinsi Riau dengan nilai 62,33.
Sementara, Pemerintah Daerah yang memiliki indeks SPI tertinggi yakni Pemprov Jawa Tengah dengan nilai 78,26. Survei ini dilakukan sepanjang Juli 2017 hingga Juli 2018.
Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana mengatakan, tujuan survei untuk memetakan isu integritas dan area rentan korupsi serta untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi.
’’Kesadaran ini diharapkan mendorong inisiatif peserta untuk melakukan perbaikan sistem pencegahan korupsi,” kata Wawan di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta belum lama ini.
