Dia mengatakan, pihaknya masih perlu untuk meyakinkan jika setiap ASN menjalankan tugas. ”Dengan bekerja di rumah, kontrol dan pengawasan sulit dilakukan karena itu ranah pribadi. Koordinasi langsung tetap dibutuhkan,” katanya.
Pelayanan publik belum sepenuhnya ditopang pemanfaatan teknologi informasi, tidak semua layanan tersedia secara aplikasi atau online. ”Terbayang jika masyarakat datang ke pemkot sementara petugas ada di rumah, maka komunikasi menjadi hambatan,” ucapnya.
Dibutuhkan infrastruktur yang dapat mendukung pelayanan jarak jauh. ”Persoalannya, bagaimana menyiapkan sarana prasarana dan tidak murah. Butuh sistem yang harus terbangun secara komprehensif. Bukan tidak mungkin hal itu diterapkan di Indonesia secara menyeluruh, tinggal kesiapan sarana prasarana serta SDM-nya,” pungkasnya.(ziz)
