BANDUNG – 20 Kabupaten/Kota masuk ke dalam penilaian Zona Hijau (sangat tinggi) atas hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
Penilaian tersebut berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat 2018,
Selain itu, ada 6 Kabupaten/Kota Zona Kuning (tinggi) dan satu Kabupaten Pangandaran, belum masuk tahap penilaian kinerja. Sebab, syarat penyelenggaraan pemerintahan harus berjalan tiga tahun.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, ada sedikit persoalan yang membuat 6 kabupaten/kota berstatus tinggi. Sehingga, dalam perhitungan kalau ada masalah itu langsung kena penalti.
’’Nah, penalti itu yang membuat (kabupaten/kota), yang tadinya ada di zona hijau (sangat tinggi), menjadi hanya tinggi (zona kuning) saja,” katanya kepada wartawan ketika ditemui di Gedung Sate kemarin.
Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar sendiri telah melakukan beberapa langkah untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, di antaranya, membangun komitmen bersama dengan kabupaten/kota untuk peningkatan capaian kinerja setiap tahunnya.
Selain itu, melakukan rapat koordinasi persiapan penyusunan LPPD dengan tim teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Terlebih, pendampingan terhadap perangkat daerah dan tim penyusun LPPD kabupaten/kota khususnya dalam melakukan evaluasi mandiri.
’’ Jadi dalam menyampaikan dokumen LPPD Tahun 2018 secara tepat waktu kepada pemerintah dan menyampaikan ringkasan LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik,’’kata dia.
Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, dari hasil evaluasi LPPD akan berbanding lurus dengan komitmen kepemimpinan dari kepala daerahnya. Oleh karena itu, kepada Bupati dan Wali Kota agar turun tangan langsung.
“Kualitas penyelenggaraan daerah ini berbanding lurus dengan kepemimpinan. Jadi, saya titip Wali Kota atau Wakil Wali Kota, dan Bupati atau Wakil Bupati harus turun. Kalau hanya menunggu laporan dari bawah –percaya sama saya pasti rangkingnya segitu-segitu saja,” kata Emil.
“Tapi kalau pemimpinnya turun langsung biasanya rankingnya langsung melesat,” tambahnya.
Emil mencontohkan Kabupaten Indramayu yang mendapat rangking 1 untuk LPPD 2018. “Tahun ini ranking satunya datang dari yang dulunya ranking di tengah-tengah melompat ke ranking satu yaitu Kabupaten Indramayu,” ucapnya.
