Serapan Anggaran Hanya 85 Persen

CIMAHI – Meski baru tanggal 31 Desember 2018, Sisa Labih Pembiayaan Anggaran (Silpa) baru akan di ketahui, namun Pemerintah Kota Cimahi memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terserap pada 2018 ini hanya dapat terealisasi sekitar 85 persen atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Pejabat Seketaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cimahi, Maria Fitriana mengaku hingga minggu ketiga disemester akhir ini, tercatat sudah 75 persen lebih anggaran terserap. Namun ia memprediksi penyerapan anggaran di tahun ini tidak akan terlalu jauh dari yang ditarketkan sebelumnya, yaitu 90 persen.

“Perkiraan kalau kemaren BPKAD mengatakan sekitar 85 persen keatas sepertinya bisa tercapai,” katanya, di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jumat (21/12).

Menurut wanita yang kerap disapa Pipit ini, memang untuk penyerapan anggaran 2018 dapat dipastikan tidak akan bisa terealisasi secara keseluruhan. Sebab, ada beberapa kendala yang menyebabkan anggaran tersebut tidak dapat terserap seluruhnya. Salah satunya adalah pihaknya selalu terkendala pada pembebasan lahan.

“Pembebasan tanah, permasalahannya selalu seperti itu. Untuk pengganti Lapang Krida saja sampai sekarang baru sebagian yang bisa dibebaskan. Belum lagi karena pengurangan atau efisiensi yang lain,” ujarnya.

Pipit mengatakan, saat ini untuk kepastian berapa anggaran yang terserap belum dapat diketahui secara pasti. Pasalnya catatan pertanggungjawaban dari setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) belum semuanya masuk.

“Biasanya nanti diakhir tahun baru terlihat. Kemungkinan ada di 85 persen,” katanya.

Kendati tidak dapat terealisasi, namum Pipit menegaskan, untuk proyek-proyek pembangunan di Kota Cimahi semuanya sudah terealisasi. Dan sekarang sudah masuk kepada penyelesaian akhir.

Pipit menjelakan, beberapa dinas seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) serta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) yang paling besar dalam memperoleh anggaran. Dan dikedua dinas tersebut selalu berkaitan denga pembebasan lahan dan pembangunan.

“Di DPKP ada pengadaan tanah, PUPR terkait pembangunan-pembangunan. Tapi kalau PUPR sepertinya hampir sudah terealisasi semuanya,” jelasnya.

Pipit menuturkan, hingga saat ini, pihaknya belum mendapat laporan secara pasti terkait berapa anggaran yang terserap dikedua dinas tersebut. Tetapi ia mengaku, saat rapat sebelumnya kedua dinas tersebut mengaku akan bisa merealisasikan penyerapan sesuai target.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan