Seleksi CPNS Pengaruh di Pilpres

JAKARTA – Langkah Pemerintah membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, bagaikan angin surga. Bahkan, seleksi CPNS ini sangat berpengaruh pada elektabilitas Pemerintah, dalam hal ini Capres petahan.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatallah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, keputusan Pemerintah sangat berefek di Pilpres 2019. Meski jumlah yang diterima tak banyak, tetapi menjadi angin surga bagi para peserta, bahkan bagi keluarga mereka.

”Tentu, terutama bagi CPNS dan keluarganya yang diterima itu tentu ini seperti angin surga bagi petahana, karena dianggap memberikan satu kesempatan pekerjaan mengabdi kepada negara, tentu citra positifnya ke Pak Jokowi,” kata Adi Prayitno kepada Fajar Indonesia Network (FIN) usai menghadiri diskusi public di Ruang Pressroom DPR-RI, kemarin (28/9).

Menurut Adi Prayitno, kebijakan-kebijakan seperti ini menjadi insentif bagi Pemerintah, dalam hal ini Joko Widodo yang kembali mencalonkan dirinya kembali sebagai Presiden periode 2019-2024. Meski begitu, lelaki yang biasa disapa Adi itu mengakui, penerimaan CPNS ini terlalu sederhana jika disandingkan dengan momen Pilpres 2019.

”Pasti, ini tidak bisa dipungkiri setiap kebijakan-kebijakan populis yang menguntungkan sejumlah pihak, seperti peserta CPNS ini akan ada insentif elektoralnya. Apalagi di tahun politk, tapi ini kalau dikaitkan dengan politik terlalu sederhana menurut saya. Tapi inilah berkah elektoral petahana. Nah itu, setiap kebijakan apapun yang menguntungkan orang dia akan mendapatkan efek pisitif,” uajrnya.

Dikatakan akademisi UIN Jakarta itu, meski memiliki efek positif bagi calon petahana tapi suara dari peserta CPNS tak begitu signifikan, karena hanya ratusan ribu peserta yang akan diterima.

”Saya nggak punya data persis ya, bahwa CPNS sekarang itu bagian dari kepentingan politik. Berapa sih jumlah CPNS, kan ngga banyak, cuman palingan ribuan. Apalagi 200 ribu orang sekian, itu kecillah, ngga sampai sejuta. Sementara jumlah pemilih kita itu 185 juta, banyak sekali dan itu terlampau sepeleh lah,” jelasnya.

”Sebenarnya itu kalau dikaitkan dengan Pilpres, karena angka PNS yang direkrut itu cuman ribuan ya, tidak sampai 1 persen jumlah pemilih di Indonesia. Kalau toh, itu dianggap sebagai kanal mencari dukungan, maka dukungan itu tak begitu signifikan. Yang kedua, PNS itu tak boleh berpolitik dan berpihak dan jelas kalau PNS berpihak dia juga akan dikenakan sanksi administratif, bahkan diberhentikan,” tambahnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan