BANDUNG – Untuk menangkal paham Khilafah di kalangan generasi muda di lingkungan kampus perlu dilakukan upaya pencegahan yang konsisten.
Analis dari Lembaga Terapan Daya Makara Universitas Indonesia, Ani Rufaedah mengatakan, ada 4 pilar yang bisa dilakukan untuk mencegah paham radikal ini.
Dia memaparkan, pencegahan melalui sosial media atau ceramah. Kedua, Protection. Yaitu orang-orang yang bergerak dalam penangkalan radikalisme dan pro khilafah, ketiga participation memastikan bahwa berbagai elemen masyarakat terlibat.
Misal seberapa jauh keterlibatan RT dan RW sebagai struktur negara dalam menangkal isu ini, dan keempat relife dan rehabilitasi bagi penganut paham ini agar tidak terlalu jauh,” jelas Ani ketika ditemui usai diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Organisasi Senat (BPOS) Mahasiswa FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kemarin (8/6)
Dia berpendapat, sejauh ini gerakan Khilafah sudah sangat masif. Bahkan, ideologi ini sudah merambah di kalangan anak-anak. Bahkan, sel-selnya sudah banyak dan ini dalam tahap mengkhawatirkan.
Namun, meski secara gerakan besar belum kelihatan, seperti revolusi, tetapi bibitnya sudah mengakar. Contoh seperti kasus bom di Sidoarjo dan Surabaya, mereka dari perempuan sampai anak-anak sudah terlibat paham ini.
Ia menilai, paham khilafah yang dianut seseorang tidak mudah untuk dideteksi lantaran gerakan tersebut sulit dilihat secara kasat mata. Untuk itu, perlu penanganan yang dilakukan semua elemen masyarakat, termasuk negara didalamnya.
Sementara itu, Dekan FPIPS UPI, DR. Agus Mulyana M.Hum menuturkan bahwa gerakan khilafah merupakan sebuah gerakan politik yang menginginkan adanya penyatuan beberapa negara seperti yang pernah terjadi di masa kejayaan Islam.
“Saya melihat gerakan khilafah adalah gerakan politik, hanya saja berselimut gerakan dakwah dan internasionalisme. Jadi mereka ingin mengembalikan islam seperti masa lalu yang memang tidak tepat dengan masa sekarang,jelas dia.
Selain itu, gerakan politik yang sangat radikal ini menginginkan sesuatu yang sulit diterapkan. Karena bagaimana pun sebuah negara memiliki sebuah wilayah dan sangat sulit membangun negara atas dasar gabungan beberapa negara, apalagi di era negara modern ada namanya nation state atau negara bangsa, dan negara itu punya wilayah seperti halnya Indonesia.
