PPP Bantah Pencitraan

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium, dinilai sebagai bentuk ketakutan dalam menghadapi tahun politik saat ini. Kebijakan ini berdampak dapat memengaruhi elektabilitas Jokowi yang kini juga sebagai calon presiden. Tak hanya itu, langkah Jokowi dinilai sebagai langkah pencitraan semata untuk mendapat nilai positif dari masyarakat.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asrul Sani mengaku tak sependapat jika langkah Presiden Jokowi yang menunda kenaikan BBM dinilai sebagai langkah pencitraan.

”Yang menilai itu pencitraan kan yang kelompok yang berposisi oposisi dalam pilpres ya,” kata Asrul kepada FIN, kemarin (12/10).

Menurutnya, penilaian pencitraan yang digaungkan kelompok oposisi merupakan bahan untuk menggiring opini ke masyarakat bahwa pemerintah tidak pro terhadap rakyat. ”Sesungguhnya mereka kecewa, batal punya bahan gorengan besar jika kenaikan harga BBM Premium dilakukan saat ini,” jelasnya.

Dia menegaskan langkah Presiden Jokowi yang menunda kenaikan BBM jenis premium sangat tepat, pasalnya memang situasi dan kondisi saat ini tidak tepat untuk menaikan harga BBM.

”Nah, karena Presiden melihat saatnya tidak tepat sehingga tidak menaikkan saat ini maka mereka kecewa akibat jadinya hanya punya gorengan kecil dalam bentuk pernyataan bahwa langkah itu hanya pencitraan saja,” tegasnya.

Sedangkan menurut pengamat politik Indonesia Publik Institute (IPI) Jerry Masei mengatakan penundaan kenaikan harga BBM jenis Premium oleh Presiden Jokowi merupakan langkah tepat.

”Hal ini sangat tepat dilakukan pemerintah. Karena ini akan jadi bola liar dan bola panas pihak lawan untuk menyerang. Karena masyarakat bawah atau grassroot mereka membeli premium bukan petralite maupun pertamax,” katanya saat berbincang dengan FIN.

Namun, jika ada penilaian bahwa langkah Jokowi sebagai langkah pencitraan itu meruapakan hal wajar, mengingat saat ini masuk dalam tahun politik.

”Kan ini tahun politik bisa saja bagian pencitraan. Tapi, pada intinya Jokowi melakukan untuk rakyat. Karena bisa terjadi demo dimana-mana. Kebijakan yang diambil ini cukup cerdas atau smart policy dari pemerintah Jokowi,” tegasnya.

Dia menegaskan Jokowi sebelum memutuskan untuk menunda kenaikan harga BBM Premium sepertinya melihat dampak dari aspek sosial yang akhirnya memutuskan untuk menunda kenaikan harga BBM.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan