BANDUNG – Kepala Kanwil Ditjen kekayaan negara Jawa Barat Nuning Sri Rejeki Wulandari menyebutkan pertumbuhan ekonomi regional Jawa Barat Triwuian III 2017 berada pada angka 5,19 persen sementara laju inflasi tahun calendar year to date (Januari-November 2017) sebesar 3,06 persen. Laju infiasi dari tahun ke tahun year on year (November 2017 terhadap November 2016) tercatat sebesar 3,42 persen.
Menurut Nuning, hal itu menunjukkan peran APBN sebagai instrument kebijakan fiskal dapat berjalan secara kredibel, efektif, dan efisien, serta berkelanjutan (sustainable). ”Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan perwakilan Provinsi Jawa Barat memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan fiskal di Jawa Barat,” kata Nuning dalam jumpa pers di Gedung Keuangan Negara Bandung Jalan Asia Afrika kota Bandung.
Lanjutnya, pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melaksanakan program Penilaian Kembali Barang Miiik Negara (revaluasi aset BMN). Program tersebut didasari hasil Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, di mana Menteri Keuangan diminta untuk melakukan revaluasi BMN yang akan digunakan kembali (roll over) sebagai dasar penerbitan underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
”Objek Revaluasi Aset BMN yang dilaksanakan Tim Pelaksana revaluasi BMN berupa 934 ribu barang (NUP). Jumlah tersebut terdiri atas 108 ribu bidang tanah. 435 ribu gedung dan bangunan, serta 391 ribu jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoieh sampai dengan 31 Desember 2015 termasuk yang sedang dilakukan pemanfaatan,” jelasnya.
Revaluasi Aset BMN mempunyai manfaat yang strategis dan fundamental, yaitu pembaruan nilai asset sesuai kondisi dan nilai pasar. pembangunan basis data BMN yang lebih baik, serta mengidentifikasi BMN yang belum termanfaatkan secara optimal.
Sementara itu jelas dia, pelaksanaan APBNP 2017 di Provinsi Jawa Barat menunjukkan posisi yang menggembirakan baik pada sisi pendapatan maupun sisi belanja. Realisasi pendapatan Negara yang merupakan pendapatan dari perpajakan dan bukan pajak mencapai Rp 105,4 triliun. Penerimaan pajak dari tiga Kantor Wilayah DJP di Jawa Barat mencapai Rp 71.8 triliun (92.7 persen) dari target Rp 77,4 Triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun Ialu, penerimaan pajak di Jawa Barat tumbuh 8.17 persen.
”Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (28.5 persen) dan Pajak Pertambahan Nitai (PPN) sebesar 24,6 persen,” jelasnya.
