NGAMPRAH– Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pengganti dari program beras sejahtera (rastra) akan mulai dilaksanakan pada Maret 2018 di Kabupaten Bandung Barat. Saat ini, sejumlah persiapan tengah dilakukan mulai dari kesiapan koordinasi dengan aparat desa/kecamatan, pembentukan e-warong hingga pembagian kartu keluarga sejahtera (KKS) bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Arifin Harun Kertasaputra mengungkapkan, program BPNT ini berbeda dengan program rastra sebelumnya. Sebab, BPNT ini merupakan bantuan pangan yang disalurkan dari Kementerian Sosial secara gratis dengan nilai Rp110 ribu/bulan/KPM. “Kalau program rastra itu merupakan beras yang disubsidi oleh pemerintah dan ditebus oleh masyarakat,” kata Arifin usai menghadiri Sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Lembang, Selasa (23/1).
Menurut dia, secara teknis penyaluran BPNT ini bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara). Selanjutnya, setiap KPM bisa membeli beras dan telur di e-warong yang menyediakan penjualan sembako. “Memang sampai saat ini kesiapan e-warong sendiri belum maksimal. Solusinya, justru ada di masing-masing desa untuk menggerakkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penyedia beras dan telur,” ujarnya.
Dia menyebutkan, untuk di Jawa Barat e-warong baru berdiri di perkotaan. Sementara, di setiap kabupaten belum begitu banyak. Padahal, setiap kabupaten mendapatkan jatah 10 e-warong dari Kemensos. “Kalau setiap kota di Jawa Barat sudah ada semuanya. Kita terus mendorong agar setiap kabupaten di Jawa Barat juga bisa membuat e-warong, karena baru ada tiga kabupaten di Jawa Barat yang sudah memiliki e-warong mulai dari Kabupaten Sukabumi, Garut dan Kabupaten Bandung,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Heri Partomo menambahkan, acara sosialisasi ini sebagai langkah persiapan agar penyaluran BNPT ini sudah bisa dimulai pada Maret mendatang. “Selain menyampaikan program baru ini, kami juga melakukan koordinasi soal data KPM. Sebab, untuk data KPM ini justru lebih valid diajukan dari desa yang lebih mengetahui mana saja masyarakat yang layak menerima bantuan ini,” ungkapnya.
Heri juga meminta setiap desa bisa kembali mengaktifkan BUMDes sebagai penyalur pangan bagi masyarakat. “Karena kiriman beras dari bulog itu langsung ke desa. Dari desa bisa langsung dikirimkan kepada setiap KPM, makanya keberadaan BUMDes ini perlu diberdayakan kembali, mengingat e-warong belum maksimal,” pungkasnya. (drx)
