BANDUNG – Revisi Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD, yang biasa disebut dengan UU MD3 berlaku efektif dengan atau tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo.
Sejak dibahas dan disahkan oleh DPR pada 12 Februari 2018, revisi UU ini mengundang kontroversi karena berpotensi menjadikan anggota DPR kebal hukum. Maka dalam menyikapi hal itu, puluhan mahasiswa yang terdiri atas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung menggelar aksi sebagai wujud protes keras dan penolakan tentang UU MD3.
Dalam aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Jawa Barat tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Bandung, Rizki Yusro menyatakan, revisi UU MD3 menjadikan DPR kebal hukum dan anti kritik. Sehingga hal itu bisa merusak sistem demokrasi Indonesia serta mengekang kebebasan warga negara untuk melakukan kontrol terhadap lembaga legislatif.
”HMI Cabang Bandung melakukan aksi penolakan atas ditetapkanya UUD MD3. Sebab, MD3 merupakan anti bodi bagi anggota legislatif sehingga kami merasa ini sangat merusak nuansa pemerintahan,” ungkapnya kemarin (20/3).
Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo harus sesegera mungkin mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perpu) untuk kepentingan masyarakat Indonesia. ”Kami menuntut Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Peru atau mengeluarkan uji materi atas UUD MD3. Sebab, presiden juga rakyat Indonesia yang mempunyai hak konvensional,” ungkapnya.
Sementara itu, Partai Golkar telah memutuskan mengganti Mahyudin dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto di posisi pimpinan MPR sebagai Wakil Ketua.
Menanggapi kekecewaan Mahyudin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yakin koleganya, Mahyudin, tidak akan melakukan upaya hukum. Menteri Perindustrian itu pun menjamin tidak ada kegaduhan yang terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.
”Semua akan indah pada waktunya,” kata Airlangga di sela-sela melakukan pertemuan dengan fungionaris PDIP di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, kemarin (20/3).
Airlangga lebih lanjut mengatakan, saat ini proses pergantian pimpinan MPR masih berjalan. Sehingga dirinya belum tahu pasti kapan Mahyudin secara resmi akan digantikan oleh Titiek Soeharto. ”Partai masih berproses di internal, ini pergantian biasa saja,” kata dia.