RANCABALI – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP2A) Kabupaten Bandung menggelar kegiatan Temu Pengelola Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bagi pos Keluarga Berencana (KB) dan Saka kencana, yang dipusatkan di Emte Highland Resort Kecamatan Rancabali, Kamis (13/12).
Hadir memberikan arahan, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH,S.Ip.,M.Ip mengatakan, pos KB desa maupun kelurahan program KKBPK selama ini sangat berkontribusi terhadap capaian program KKBPK. “Kita semua mengetahui bahwa pengelola KKBPK merupakan ujung tombak yang dihandalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Bupati Bandung.
Program KKBPK sebagai program dasar pembangunan yang berbasis keluarga menjadikan keluarga sebagai sasaran utama. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.
“Saya meminta para pengelola program KB dapat mensosialisasikan arah dan kebijakan program KKBPK, juga harus dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kependudkan dan pembangunan keluarga,” ungkapnya.
Salah satu syarat yang harus dikembangkan dalam keluarga untuk menjadi bahagia dan sejahtera adalah setiap keluarga harus mampu menghayati, memiliki dan berperan dalam delapan fungsi keluarga agar menjadi keluarga berkualitas.
Dirinya menekankan pengelola KKBPK harus menjadi pelopor penerapan delapan fungsi keluarga dan revolusi mental melalui keluarga. Para pengelola KKBPK merupakan sumber daya yang potensial dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk diberikan informasi dan edukasi terkait pentingnya program KKBPK.
“Tantangan sudah di depan mata, mari kita bekerja dengan penuh semangat, berkolaborasi dengan baik, memahami setiap peran dan fungsi kita masing-masing untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan dan mensukseskan Program KKBPK, dan yang enggak kalah penting juga, para pengelola ini hendaknya bisa menjadi contoh teladan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Sejak kebijakan pemerintah berubah dari sentralistik menjadi otonomi, Lanjut Bupati, dampak terbesar dari perubahan kebijakan tersebut terhadap program KKBPK adalah terjadinya keragaman pengelolaan dan pendayagunaan penyuluh KKBPK yang berdampak pada kondisi kuantitas dan kualitas pengelola program KKBPK.
