Optimalkan Peran Bhabinkamtibmas

CIMAHI – Dalam mengamankan wilayah terutama, saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, Kepolisian Resort Cimahi mengedepankan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Kapolres Cimahi AKBP Rusdy Pramana Suryanagara, mengatakan, sesuai perintah pimpinan dalam upaya pengamanan wilayah, peran Bhabinkamtibmas sangat vital sebab, keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.

“Sehingga, peran bhabin harus dimaksimalkan untuk menciptakan kondusifitas di lingkungan,” Katanya, usai menghadiri pelaksanaan prosesi Kawin Cai sa-Nusantara di Kabuyutan Cipageran Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, belum lama ini.

Menurutnya, pengamanan wilayah ini tidak hanya pada saat pilkada maupun pilgub saja. Namun, dilakukan karena sudah menjadi tanggungjawab kepolisian.

“Saya sendiri akan turun langsung ke lapangan untuk, turut mengamankan wilayah,” tegasnya.

Rusdy menjelaskan, mekanisme pengaman wilayah untuk pilkada yakni, memberikan penyuluhan dan sosialisasi pentingnya pilkada damai.

“Sementara dalam pengamanan reguler, kita melaksanakan sambang desa kemudian memberikan penyuluhan terkait upaya-upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam, mewujudkan keamanan di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Menanggapi maraknya isu sara dari sejumlah oknum yang mengarah ke pemuka agama, lanjut dia, Bhabinkamtibmas di setiap wilayah diwajibkan mengikuti solat lima waktu di masjid-masjid bersama warga. Akan tetapi bagi anggota yang non muslim, disiapkan mengawasi tempat-tempat ibadah lainnya seperti, vihara, pura, dan gereja.

“Tentunya harapan kami, keamanan wilayah bisa terkendali. Sehingga menimbulkan rasa nyaman kepada masyarakat,” terangnya.

Meskipun jumlah anggota kepolisian Polres Cimahi jumlahnya kurang ideal dengan luas wilayah yang meliputi Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB), namun, lanjut Rusdy, jumlah tersebut jangan sampai dijadikan beban.

Saat ini, untuk dua wilayah Cimahi dan KBB, jumlah anggota Bhabinkamtibmas sebanyak 186 anggota. Dengan penempatan satu desa satu anggota.

“Kalau untuk penambahan anggota jelas perlu. Tapi kita maksimal dulu yang ada. Sebab, kalau ada penindakan pasti ada bantuan dari polres maupun polda,” tuturnya. (ziz/yan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan