BANDUNG – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak, 27 Juni. Akan berbeda dengan 5 tahun sebelumnya. Tahun ini, pemerintah provinsi Jawa Barat akan menggunakan video conference sebagai alat kendali dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota hingga desa.
Hal itu terungkap dalam Rapat koordinasi (Rakor) Desk Pilkada Provinsi Jawa Barat dalam rangka persiapan Pilkada Serentak, 27 Juni mendatang. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa membenarkan salahsatu poin yang dibahas dalam rapat tersebut yakni terkait kesiapan kelengkapan Video Confrence.
“Video conference sebagai alat kendali dari provinsi ke kabupaten/kota dan kabupaten/kota sampai ke desa,” kata Iwa di Gedung Sate Bandung, kemarin (25/5).
Selain itu sebut Iwa, dibahas juga berkaitan dengan akurasi data pemilih. Yakni berapa jumlah daftar pemilih tetap yang akan menggunakan hak politiknya pada Pilgub nanti. ”Kita koordinasi dengan KPU berapa yang menjadi data pemilih yang sudah fix termasuk juga ke Disdukcapil,” ujarnya.
Dia juga berharap seluruh stakeholder pelaksanaan dalam menyukseskan pesta lima tahunan ini akan terus dilakukan. Salah satunya, melibatkan para siswa-siswi SMA/SMK untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi ini dengan memanfaatkan hak politiknya dalam pemilihan nanti. Agar partisipasi pemilih Jawa Barat meningkat dari tahun politik sebelumnya.
Iwa menyebutkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat beserta jajarannya untuk terus melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dalam mensukseskan Pilkada Serentak ini.
”Supaya seluruh yang berhak untuk memilih untuk melaksanakan hak politiknya sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di jawa barat diupayakan meningkat dibandingkan dengan pilkada serentak tahun kemarin,” ujarnya.
Disamping itu kata Iwa, dalam mencegah paham-paham radikalisme dan terorisme, pihaknya sudah berkoordinasi dengan para guru dan juga Disdik Provinsi Jawa Barat untuk menangkal paham-paham tersebut.
”Dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat termasuk jajaran terkait cabang-cabang juga untuk merapatkan barisan untuk memantau sikap-sikap radikalisme maupun juga terorisme,” pungkasnya. (mg1/ign)
