CIAMIS – Honorer Ciamis akan bergerak ke Jakarta. Mereka siap berdemonstrasi. Itu jika pemerintah tidak mengangkat mereka menjadi PNS.
Paguyuban Honorer Kategori 2 (K2) Kabupaten Ciamis menggelar rapat persiapan untuk berangkat ke Jakarta. Pertemuan di Kelurahan Ciamis itu diikuti 100 orang. Itu perwakilan dari kelompok honorer dari 27 kecamatan di Ciamis.
Rencananya sebanyak 600 orang honorer akan bergerak ke Jakarta minggu depan. Mereka menumpang 10 bus.
“Itu semua baru rencana saja. Bila memang tidak terakomodir jadi PNS, kita pasti akan berangkat (berdemo, Red) minggu depan,“ jelas Ketua Paguyuban Honorer Kategori 2 (K2) Kabupaten Ciamis Any Radiani ditemui di Aula Kelurahan Ciamis Kamis (27/9).
Sebelum rombongan besar honorer demo ke Jakarta, akan ada tujuh perwakilan K2 dari Ciamis berangkat ke Jakarta. Rencananya, mulai Jumat (28/9) sampai Senin (1/10) mereka akan bergabung dengan perwakilan honorer se-Indonesia untuk menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Hasil pertemuan itu akan menentukan demo atau tidaknya honorer nanti.
“Bila keputusannya baik dan terakomodir jadi PNS, tentunya demo tidak akan jadi,” ujarnya.
Namun, kata dia, jika hasil pertemuan dengan Kemenpan RB nyatanya pemerintah tidak mengangkat mereka menjadi PNS, maka honorer akan berdemonstrasi.
“Sebaliknya bila bolak-balik ke Jakarta hasilnya tidak memuaskan, makanya rancangan demo yang sudah dilakukan pasti kami akan jadi minggu depan dan bergabung dengan honorer se-Indonesia,“ tegas Ani.
Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) perwakilan Kabupaten Ciamis Asep Wardiawan mengaku akan kembali ke Jakarta. Dia dan teman-temannya, termasuk honorer lainnya, akan menindaklanjuti kesepakatan awal pertemuan dengan Ketua DPR RI, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) dan Ketua Umum Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) beberapa hari lalu.
Hasil pertemuan di Jakarta itu menghasilkan lima kesepakatan. Pertama revisi UU ASN tetap akan dilanjutkan dengan pemerintah minggu depan. Kedua, DPRD juga akan menindaklanjuti ke pemerintah pusat agar menunda penerimaan CPNS dari jalur umum.
Ketiga, pengisian CPNS agar diisi dari tenaga honorer K2 yang telah bekerja tanpa memandang batas usia. Keempat, pengurus FKH2I harus bekerja sama untuk memberi informasi kepada pemerintah, kepada DPRD maupun dinas terkait perjuangan honorer K2 untuk pengisian CPNS dan mengutamakan honorer K2 yang sudah masuk di data base.
