Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menuturkan, kendati salahsatu nama calon wakil presiden RI hasil ijtima terdapat kader PKS tetapi keputusan itu tidak mengikat atau sebatas rekomendasi. Dan menurut dia hal itu masih bisa berubah khususnya di injury time. Sehingga masih ada rasa kekhawatiran bagi PKS apabila calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto akhirnya tidak dari PKS.
”Tentunya buat kami kader, sangat berharap kader PKS harus menjadi calon wakil presiden RI. Khususnya Ahmad Heryawan karena beliau menempati posisi paling unggul diantara nama-nama yang muncul saat ini. Selain itu, Aher didukung oleh masyarakat Jabar dan logistik yang kuat,” tuturnya.
Namun demikian terang Abdul Hadi, DPW PKS Jawa Barat masih lega karena satu diantara dua nama tersebut ada Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri yang tentunya akan sangat didukung oleh kader PKS khususnya di Jawa Barat.
”Tetapi, sayangnya saat ini belum ada keputusan resmi atau rilis nama yang pasti akan mendampingi Prabowo Subianto sehingga masih ada kemungkinan berubah atau dua nama tersebut bisa diganti,” terangnya.
Apalagi jelas dia, beredar di publik nama kuat lain yaitu AHY yang digadang-gadang Partai Demokrat menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Namun demikian, dari hasil pertemuan terakhir dengan Partai Demokrat memang tidak dibahas ihwal nama calon wakil presiden dari Partai Demokrat, tetapi tetap saja kondisinya masih dinamis dimana ada kemungkinan besar kader PKS batal menjadi calon wakil presiden.
”Ini sebenarnya agenda DPP PKS, kami di provinsi akan mengikuti apa yang menjadi keputusan khususnya DPP atau Majelis Syuro PKS dan mitra koalisi. Tetapi, kalau nantinya yang dipilih bukan dari PKS, tentu kami kader tidak akan sepenuh hati tidak all out saat menyosialisasikannya,” jelasnya.
Diakui secara faktual ungkap Abdul Hadi, akan sangat berat bagi kader, baik utama maupun bawah apabila harus menerima putusan yang akhirnya calon wakil presiden bukan dari PKS. Sebab, bagi kader buat apa repot-repot mendukung apabila tidak ada keuntungan bagi kader PKS di daerah.
