BANDUNG – Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria meminta Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri merekam data kependudukan secara akurat. Permintaan itu menyusul data 31 juta warga yang telah melakukan perekaman E-KTP belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Riza mengatakan, sejak awal koalisi pendukung Prabowo-Sandi menemukan banyak persoalan terkait data pemilih. Salah satunya data Kemendagri yang menyebut ada 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk DPT. Padalah 31 juta pemilih tersebut sudah melakukan perekaman KTP elektronik.
“Ini kan bikin orang kaget, bikin orang marah, bikin KPU kerja lagi menyisir ulang lagi dari bawah. Ini menunjukkan perekaman data di Kemendagri tidak akurat,” kata Riza, Jumat (30/11).
Menurut Riza, persoalan data pemilih harus menjadi perhatian khusus. Sebab, data tersebut menentukan legitimasi dari Pemilu 2019.
Riza meminta agar persoalan data pemilih menjadi atensi khusus bagi semua pihak. Sebab, peserta pemilu 2019 akan sangat dirugikan bila KPU abai soal data pemilih ganda ini.
“Soal data pemilih ini kan prinsip. Kalau demokrasinya berlangsung damai, lancar, tertib, berkualitas, tapi kalau datanya gak bener kan jadi bermasalah. Jadi datanya harus bener,” kata Riza.
Riza menambahkan, data pemilih yang tak akurat rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak berkepentingan. Karenanya, koalisi Prabowo-Sandi ingin memastikan seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih masuk ke dalam DPT.
“Koalisi kita ingin memastikan DPT akurat. Karena ini rawan disalahgunakan. Kalau tidak dikelola dengan baik data ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab,” imbuh Riza. (aga/ign)
