DPRD Soroti Dampak Sosial Kereta Cepat

NGAMPRAH– DPRD Kabupaten Bandung Barat menyoroti soal dampak yang dirasakan terhadap keberadaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sebab, keberadaan mega proyek yang melintasi wilayah Kabupaten Bandung Barat, mulai menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitarnya. ‘Ekslusivitas’ proyek ini membuat masyarakat sekitar kerap terpinggirkan, bahkan kendala bahasa dan banyaknya papan proyek yang menggunakan bahasa China membuat warga merasa asing di daerahnya sendiri.

“Kita lihat dari sisi dampak sosial proyek KA Cepat yang sudah mulai terasa. Seperti masyarakat tidak boleh mengakses lokasi proyek hingga penggunaan bahasa China dalam setiap papan proyek,” sesal Anggota Komisi IV DPRD KBB Mohamad Rizwan, kemarin.

Rizwan menyebutkan, sejauh ini banyak keluhan yang disampaikan secara langsung kepadanya. Karena itu dia meminta agar papan proyek Kereta Cepat sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh masyarakat umum. Apalagi, warga lokal juga tidak banyak yang diakomodir dalam proyek tersebut. Kalaupun ada hanya berkutat di pekerjaan kasar, sehingga terkesan seperti pekerja lokal menjadi kaum minoritas diantara pekerja-pekerja asing.

Penggunaan huruf China tidak hanya di papan proyek, tapi juga di tempat pembuatan bahan pengecoran atau batching plant yang berlokasi di Kampung Cigentur, Desa Mandalasari. Beberapa waktu lalu, gabungan komisi di DPRD KBB sempat melakukan sidak ke lokasi batching plant. Diketahui kantor batching plant itu bukan milik PT KCIC, melainkan kantornya sub-kontraktor yang sebenarnya banyak pekerja Indonesia.

Pihaknya juga mempertanyakan apa yang telah diberikan oleh PT KCIC kepada masyarakat KBB. Dia membandingkan dengan proyek nasional pembangunan PLTA Upper Cisokan di Kecamatan Rongga, KBB. Kendati proyek itu belum selesai tapi mereka sudah memberikan community development(comdev) sebesar total Rp225 miliar ke KBB yang dipergunakan untuk pembangunan jalan dan fasilitas publik khususnya di wilayah selatan.

“Sampai saat ini, KCIC belum memberikan apa-apa untuk masyarakat KBB. Padahal proyeknya menelan dana lebih dari Rp 82 triliun serta area yang terlintasi proyek KA Cepat di KBB cukup luas,” tandas legislator dari PKPI ini.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan