NGAMPRAH– DPRD Kabupaten Bandung Barat menyoroti soal ditutupnya tempat pelayanan uji berkala (KIR) kendaraan milik Dinas Pehubungan Kabupaten Bandung Barat oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Kebijakan itu dianggap merugikan masyarakat dan menimbulkan kerawanan terjadinya kecelakaan di jalan akibat banyak kendaraan tidak laik jalan.
“Tentu dewan menyoroti soal penutupan uji KIR ini karena ini untuk kepentingan masyarakat. Itu kebijakan yang saya kira tidak pro rakyat. Jadi sebaiknya ditinjau ulang karena yang dirugikan adalah masyarakat transportasi di KBB yang jumlahnya sekitar 40.000 unit kendaraan,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD KBB yang membidangi Perhubungan, Pither Tjuandys, di Padalarang, kemarin
Menurutnya, sebelum resmi ditutup lebih baik Dirjen Kemenhub itu mempertimbangkan langkah yang akan diambil secara matang. Sebab penutupan UPT pengujian KIR di hampir seluruh wilayah Jawa Barat berdampak kepada masyarakat. Faktanya, ketika ada warga KBB yang akan uji KIR, mereka harus ke Bogor. Sementara jarak dari KBB ke Bogor cukup jauh sehingga itu (penutupan layanan uji KIR) tidak rasional.
Pither khawatir dengan kejadian ini, pemilik kendaraan menjadi malas untuk uji KIR. Mereka bersikap apatis, tidak mau menguji kendaraannya. Dampak lebih jauh, PAD jadi tidak terserap ke daerah karena proses pengujian KIR terhenti. Di sisi lain ketika mereka melakukan uji KIR ke Bogor, PAD masuk ke Bogor, padahal pemilik kendaraan adalah warga KBB.
Politisi Partai Demokrat ini meminta pemerintah pusat juga memberikan solusi terkait persoalan ini. Mereka juga mesti mendukung daerah dengan bantuan anggaran agar tempat pengujian kendaraan bermotor di daerah sesuai standar akreditasi Kemenhub. Khusus di KBB yang saat ini sedang membangun tempat pengujian dengan bantuan anggaran dari Pemprov Jabar Rp 14 miliar, paling tidak mendapatkan dukungan dari aspek peralatan untuk pengujiannya. “Pemerintah pusat juga jangan tutup mata dengan banyaknya tempat pengujian di daerah yang tidak lulus standar. Mereka harus memberikan dukungan anggaran juga. Karena ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang kerap terjadi di wilayah Bandung Barat,” tandasnya. (drx)
