BANDUNG – Setelah meraih penghargaan terbaik dalam pelayanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memaparkan berbagai inovasi pelayanan yang dilakukan.
Sekretaris Disdukcapil Kota Bandung, Uum Sumiati mengungkapkan, penghargaan tersebut diraih berkat berbagai inovasi yang lahir dari semangat melayani para ASN Disdukcapil.
”Kami melayanani pencatatan dan layanan data kependudukan. Alhamdulillah, kami berterimakasih karena kalau tidak ada respon dari masyarakat, kami tidak bisa memetik hasil seperti ini,” tutur Uum dalam Bandung Menjawab di Taman Dewi Sartika Balai Kota Bandung.
Dia menuturkan, ada berbagai jenis layanan, mulai dari Mepeling (Memberikan Pelayanan Keliling), pemberian data kependudukan yang langsung diantar ke rumah.
”Pelayanan kita desentralisasikan ke 30 kecamatan. Jadi pelayanan tidak hanya di kantor Disdukcapil. Kita juga punya mobil pelayanan KTP elektronik (Mepeling), sampai pembuatan akta kelahiran dan kematian,” tutur Uum.
Dalam waktu dekat, Disdukcapil akan segera meluncurkan sistem pembuatan akta kelahiran online yang terintegrasi secara nasional. Aplikasi itu akan diberi nama Salaman, kependekan dari Selesai dalam Genggaman.
”Jadi semua sudah online, tak perlu lagi datang ke kantor,” imbuhnya.
Uum menjelaskan, hingga saat ini telah ada 18 Organisasi Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan yang disediakan Disdukcapil. Salah satunya adalah rumah sakit. Data tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan pelayanan.
”Misalnya di RSKIA Kota Bandung dulu perlu 7 menit untuk mendata pasien. Sekarang dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) cukup 2 menit saja,” akunya.
Bahkan bila seorang ibu melahirkan di sana, dengan data kependudukan yang sudah terintegrasi akan langsung mendapatkan 3 dokumen kependudukan saat keluar dari rumah sakit. Ketiganya yaitu akta kelahiran anak, Kartu Identitas Anak, dan Kartu Keluarga yang sudah tertera nama sang anak.
Tak sampai di situ, data kependudukan juga bisa dimanfaatkan oleh lembaga yang diperbolehkan oleh Undang Undang, seperti untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan untuk fasilitas pemilihan umum.