JAKARTA – Pemerintah lewat Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) resmi membuka pendaftaran pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018. Keputusan Pemerintah ini menuai masalah baru dengan adanya tuntutan dari ribuan honorer K-2 untuk segera ditetapkan nasib mereka.
Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah menyarankan agar Pemerintah lebih mengutamakan honorer K-2 yang sudah terbukti bekerja mencerdaskan anak bangsa. Olehnya itu, Pemerintah baiknya melakukan seleksi hanya kepada honorer K-2, atau Pemerintah langsung menentukan nasib mereka, atau dipensiunkan dengan konpensasi yang jelas.
”Saya mengimbau Pemerintah prioritaskan honorer K-2, bikin seleksi diantara honorer yang sudah ada, dan kalau tidak terseleksi tentukan nasib mereka. Apakah mereka mau dipensiunkan dengan konpensasi dan sebagainya. Karena apa, honorer itu sudah dipakai jasanya oleh Pemerintah, sudah diiming-imingi akan ditetapkan sebagai pegawai tetap, tolong ini diberesin dulu agar tidak menjadi beban ke depan, jangan bikin beban baru,” kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung Nusantara III DPR-RI, Rabu (19/9).
Menurut Fahri, masalah honorer K-2 sangat sederhana jika para Menteri kreatif dalam menangani masalah honorer dan rekrutmen CPNS. ”Ini kan sederhana juga mengenai manejemen, kok Menteri itu ga ada yang kreatif dikit ya, kan ini membantu Pak Jokowi supaya tidak membebani Pak Jokowi, dan beban itu tak tertimpa ke dia saja. Jadikan Pak Jokowi itu penyelesaian masalah,” ucapnya.
”Teman-teman sekalian ini kita akan menyelesaikan persoalan honorer ya kan, kita akan rekrutmen sekarang sekian orang dari honorer, silahkan mendaftar dan silahkan mengikuti tes nanti yang lulus akan diangkat, dan tidak lulus kita akan putuskan menjadi apa, apakah kita akan memberikan konfensasi atau apa, karena tidak diperlukan lagi,” tambahnya.
Lanjut politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, bila dalam seleksi para honorer K-2 tidak terakomodir secara keseluruhan, Pemerintah juga harus mencari jalan lain karena jasa para honorer ini sudah terbukti. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, Pemerintah memiliki tanggung-jawab besar kepada mereka dan mereka berhak mendapat keistimewaan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah kepada atlet-atlet olahraga di Asean Games 2018 kemarin.
