NGAMPRAH– Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung Barat berencana akan mengembangkan lima desa wisata di antaranya Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong, Desa Mukapayung Kecamatan Cililin, Desa Sinarjaya, Kecamatan Gununghalu, dan Desa Rende, Kecamatan Cikalongwetan. Namun, saat ini masih harus menunggu SK dari Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna.
Kepala Bidang Kepariwisataan pada Disparbud KBB, Nunung Sonbariah Arta mengungkapkan, kelima desa tersebut sengaja dikembangkan sebagai desa wisata lantatan memiliki potensi wisata sangat baik.
“Salah satunya potensi untuk mengedepankan kearifan lokal. Dan itu berpotensi untuk pengembangan-pengembangan wisata lokal. Sehingga masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton semata, namun ikut terlibat juga,” katanya di Ngamprah, kemarin.
Nunung menyebutkan, kelima desa tersebut saat ini tengah menunggu Surat Keterangan (SK) dari Bupati untuk segera dijadikan desa wisata. Diharapkan dengan turunnya SK tersebut bisa mempermudah pembangunan dan pengembangan di desa wisata tersebut.
“Saat ini SK tersebut sedang dalam diproses, ya mudah-mudahan saja segera selesai,” ucapnya.
Nunung mengatakan, dalam membentuk desa wisata tersebut pihaknya pun bekerjsama dengan universitas kepariwisataan.
Menurutnya, ditargetkan kelima desa wisata tersebut sudah bisa dikembangkan pada tahun ini. Dengan berkembangnya wisata baru diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Sebab nantinya, desa wisata ini akan dikelola oleh warga sekitar dan kelompok sadar wisata (pokdarwis, red),” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disparbud KBB Sri Dustirawati mengungkapkan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bandung Barat saat ini masih terkendala dengan anggaran.
Dikatakannya, untuk mewujudkan pariwisata yang baik, saat ini dibutuhkan anggaran untuk promosi, pembangunan infrastruktur hingga penyediaan sarana dan prasarana di area wisata.
“Kalau untuk dari APBD bisa dikatakan masih minim, karena tidak hanya biaya promosi tapi juga untuk pembenahan infrastruktur dan sarana di lokasi wisatanya justru yang mahal,” kata Sri.
Sri menambahkan, saat ini pihaknya tengah berupaya agar anggaran untuk pengembangan pariwisata ini tidak hanya mengandalkan dari APBD, namun bisa dari provinsi dan bantuan pusat.
