JAKARTA – Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 tidak boleh cacat. Seleksi harus berlangsung transparan dan bersih. Olehnya itu, negara melibatkan Polri dalam rangka membantu pengamanan pelaksanaan seleksi CPNS ini, bukan hanya pengamanan fisik tapi juga pengamanan siber, ancaman hacker, dan lain-lain.
”Supaya mereka yang berjuang, ikut seleksi CPNS, bisa menerima hasilnya dengan ikhlas. Kalau dia lulus, Alhamdulillah. Kalau tidak lulus, dia akan menerima,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin, Jakarta, kemarin (28/9).
Untuk itulah, KemePAN-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan pendandatanganan Nota Kesepahaman terkait persiapan, pelaksanaan, pengamanan, dan Penegakan hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018.
Nota Kesepahaman itu ditandatangani oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB yang mewakili Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Kepala Biro SDM Dyah Ismayanti mewakili Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol. Deden Juhara, disaksikan oleh Menteri PAN-RB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Menurut Syafruddin, ujian seleksi CPNS untuk mengisi formasi sebanyak 238.015 pada Oktober ini harus memberikan kepastian kepada masyarakat yang mengikuti seleksi bahwa apa yang diupayakan atau dihasilkan dari seleksi ini betul-betul murni, tidak ada gangguan atau pun rekayasi oleh pihak-pihak lain.
”Karena itulah kita melibatkan Polri untuk mengamankan, mengawasi, sekaligus membantu pengawasan dalam penyelenggaran seleksi CPNS ini. Kita belajar dari keberhasilan Polri dalam rekrutmen di lingkungan kepolisian beberapa tahun ini yang sangat bersih dan tak ada gejolak,” kata Syafruddin.
Pengamanan itu, bukan hanya dalam bentuk pengamanan fisik pada pelaksanaan, dalam proses seleksi dan setelah pelaksanaan, tapi juga pengamanan secara teknologi untuk gangguan sistem IT, hacker, dan lainnya. Karena itu, Syafruddin menyampaikan pesan kuat agar segala bentuk niat-niat yang negatif dalam pelaksanaan seleksi CPNS ini agar dihentikan dan tidak sampai dilakukan.
