Cabut Hak Politik Koruptor

TUNTUTAN pidana yang begitu rendah, dan adanya subsider kurungan penjara dinilai menjadi celah bagi para koruptor untuk mengulangi perbuatan tercelanya. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi direvisi.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan maraknya kepala daerah tersandung kasus korupsi salah satunya akibat tuntutan pidana yang masih tergolong rendah. Parahnya, vonis yang dijatuhkan rata-rata hanya kurungan penjara selama enam tahun empat bulan.

Mayoritas vonis tersebut lebih rendah dari rataan tuntutan yang hanya mencapai tujuh tahun lima bulan. ”Se­lain itu ditemukan bahwa hukuman pidana tambahan yakni pencabutan hak politik masih minim dijatuhkan,” kata Kurnia Ramadhana, Minggu (16/12).

Fakta tersebut, lanjut Kurnia, menunjukkan bahwa hakim kerap menjatuhkan vonis lebih rendah dibanding tuntutan jaksa. Padahal, tidak ada larangan bagi hakim untuk memutus vonis lebih besar daripada tuntutan.

”Justru hal yang dilarang adalah jika kemudian hakim memberikan vonis di atas pidana maksimal yang tertulis di undang-udang atau berlainan dengan pasal yang didakwakan,” tegasnya.

Menurut Kurnia, ada empat poin penting yang menjadi dalang rendahnya hukuman yang dijatuhkan pada koruptor. Pertama, terdapat celah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dalam Pasal 3 UU Tipikor, maksimal hukumannya ya­kni hanya satu tahun penjara. Padahal, pasal ini ditujukan kepada seseorang yang mem­punyai jabatan.

”Sedangkan pasal 2 yang notabene ditujukan kepada masyarakat justru pidana penjara minimumnya lebih tinggi, yakni empat tahun penjara,” imbuhnya.

Kedua, majelis hakim belum memandang korupsi sebagai tindak pidana luar biasa (extra­ordinary crime). Pasalnya, dari 84 perkara yang disidangkan, hampir setengahnya (41 perka­ra) divonis ringan atau hanya berkisar satu hingga empat tahun penjara. Sementara, hanya tiga terdakwa yang divonis pidana berat (di atas 10 tahun).

Anomali serupa juga dite­mukan pada tingkat banding. Dari total 34 perkara, 15 di antaranya diganjar pidana ringan. ”Ini sebenarnya mem­buktikkan bahwa judex facti belum sepenuhnya berpihak pada pemberantasan korup­si,” tegas Kurnia.