JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memang telah membuka pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sejak 4 Agustus 2018 lalu. Namun hingga saat ini belum ada satupun partai politik yang mendaftarkan capres dan cawapresnya.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, belum adanya capres dan cawapres yang didaftarkan, karena masing-masing partai punya strategi. Semua partai masih saling intip. Sehingga mereka masih saling tunggu. Jadi wajar, kalau kemudian belum ada deklarasi.
”Karena masing-masing parpol tentunya punya strategi. Sekarang saling mengintip, siapa capres dan cawapresnya,” ujar Tjahjo dalam rilis yang diterima redaksi, kemarin (5/8).
Terkait pemilu serentak 2019, yang akan menggabungkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dalam satu waktu, Tjahjo berharap jadi momentum bagi rakyat bisa merasakan pesta rakyat yang demokratis. Pemilu serentak 2019 harus menjadi pesta rakyat yang menggembirakan.
Pemilih dapat menunaikan hak pilihnya dengan bebas, tanpa intimidasi dan tekanan. Tjahjo juga berharap, pemilih bisa menilai dengan cerdas dan rasional, siapa yang akan dipilihnya, baik itu calon legislator, calon senator mau pun calon presiden.
”Salurkanlah di TPS sesuai apa yang menjadi prinsip hati nurani, memahami track record baik itu calon DPRD, DPR, maupun calon presiden. Karena apapun pemilu ini adalah dalam rangka untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Memilih yang amanah, memilih presiden dan wakil presiden yang amanah. Sama dengan memilih DPR dan DPRD yang amanah,” katanya.
Pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri berkomitmen penuh mendukung penuh kerja penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu.
Kementerian punya tugas memfasilitasi kelancaran tugas penyelenggara, misalnya dari sisi anggaran. Tidak hanya itu pemerintah juga punya tanggung jawab memastikan stabilitas keamanan terjamin selama tahapan pemilu berlangsung. Polri dan TNI, sudah siap mengamankan pesta demokrasi pada 2019 nanti.
”Bagi kami pemerintah, dalam hal ini Kemendagri akan mem-back up penuh KPU, karena KPU sebagai penyelenggara pileg dan pilpres. Pemerintah mem-back up baik secara anggaran, keamanan, apa yang diperlukan oleh KPU, Bawaslu termasuk memfasilitasi agar proses rekrutmen calon DPR, DPRD maupun proses tahapan pendaftaran sampai kampanye, sampai pelantikan capres yang baru nanti sesuai dengan jadwal,” katanya.
