GARUT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Desa Juara, One Village One Company” (OVOC). Program ini merupakan program pemberdayaan agar mampu mandiri mengelola potensi dan membangun desa.
Untuk menyukseskan OVOC, bank bjb juga melakukan penandatangan perjanjian kerjasaama (PKS) DPLK dengan Dinas Desa Kabupaten Garut, Kamis (20/12). Hal ini dilakukan untuk dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat melalui perbankan. Bank bjb pun dipastikan siap berkontribusi pada layanan One Village One Bank.
”Komitmen bank bjb akan terus mendukung program-program Pemerintah sebagai wujud nyata Agent of Development,” kata plt Direktur Utama bank bjb Agus Mulyana di di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Kamis (20/12).
Agus menegaskan, bank bjb siap memberikan dukungan dalam hal untuk membuka akses keuangan/perbankan di desa di Jawa Barat melalui program bjb BiSA Laku Pandai sebagai bentuk peran serta bank bjb dalam peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, kemudian bank bjb hadir untuk percepatan akses keuangan dengan produk-produk perbankan (tabungan dan kredit) khususnya di pedesaan.
”Bank bjb sebagai salah satu anggota Tim Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat, berkomitmen untuk mengangkat potensi peningkatan perekonomian di desa-desa” ujar pria yang juga menjabat Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko usai bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyaksikan penandangatangan PKS tersebut,
Agus Mulyana menjelaskan, bank bjb selama ini selalu mencermati potensi perekonomian di desa-desa. Pihaknya juga selalu berupaya menyelaraskan kegiatan usaha bank bjb dengan program Pemprov Jawa Barat melalui produk dan program pemberdayaan desa, yaitu program PESAT bank bjb bagi desa.
”Dengan produk tersebut, bank bjb dapat hadir sebagai bank yang produk-produknya dapat diakses sampai dengan wilayah administratif di bawah kecamatan atau desa,” tegas Agus Mulyana.
Guna menyukseskan program ini, maka berbagai unsur akan dilibatkan, baik dari pemerintah, non-pemerintah, maupun masyarakat. Unsur pemerintah antara lain meliputi Kemendagri, Kemendesa PDTT, OJK, Pemprov Jawa Barat melalui Perangkat Daerah Leading Sector – Non Leading Sector.