APBD-P 2018, Banyak OPD Dipangkas

BANDUNG – Setelah di sahkannya APBD perubahan 2018 oleh DPRD Jawa Barat senilai Rp35,752 triliun. Sebetulnya postur APBD-P 2018  mengalami kenaikan sebesar Rp1,791 triliun atau 28,73 persen. Namun, meskipun ada kenaikan dalam rincian banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami pemangkasan dan penambahan untuk efisiensi anggaran.

Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengakui, adanya pemangkasan ini ditujukan untuk efesiensi dan penyesuaian secara kebutuhan, namun anggaran diberikan secara merata untuk seluruh OPD (54 OPD).

“Semua OPD kena efisiensi di APBD-P 2 018, karena pada APBD-P 2018 lebih banyak program yang tidak bisa dilaksanakan sehingga dipindahkan di APBD 2019 nanti,” jelas Ine ketika ditemui kemarin. (28/9).

Dia menjelaskan, APBD-P 2018 memiliki waktu terbatas hanya 3 bulan sehingga dalam APBD-P 2018 lebih banyak melanjutkan program gubernur sebelumnya yang disinkronisasi dengan gubernur terpilih yaitu, Ridwan Kamil dengan UU Ruzhanul Ulum.

Menurutnya, kebijakan pendanaan fungsi infrastruktur tidak banyak di APBD-P 2018 karena telah banyak dilakukan di APBD 2018 murni. Jadi, di APBD-P 2018 lebih memilih program yang cepat dilakukan dan dirasakan langsung oleh masyarkat.

Salah satu program gubernur terpilih yang masuk dalam APBD-P 2018  adalah mensuport program pembangunan nasional seperti pengadaan lahan untuk Bandara Cikembar, pemberian beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu hingga pembiayaan untuk pemenuhan Pendidikan Menengah Universal (PMU).

“Setelah disahkan ini, dewan akan memantau terus penyerapan APBD-P 2018 ini, dan sangat berharap serapannya bisa diatas 93 persen seperti tahun sebelumnya meskipun kita sedang transisi pemerintahan, dan Pemilu,” pungkas Ineu. (mg3/yan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan