Thoriqoh Ingin Kemiskinan Berkurang

jabarekspres.com, DAYEUHKOLOT – Penanggulangan masalah kemiskinan seharusnya menjadi perhatian pemerintah dengan membuat program-program untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bandung.

Hj. Thoriqoh N. Fitriyah ST. M.E.Sy. Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Hj. Thoriqoh N. Fitriyah ST. M.E.Sy.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hj. Thoriqoh N. Fitriyah mengatakan, meskipun ia berada di komisi C masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab semua pihak.

Menurutnya, beberapa aspirasi yang menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Bandung seperti masalah kemiskinan akan menjadi bahan masukan dewan ke Pemerintah daerah

Menurutnya, sudah menjadi kewajibannya turun langsung ketengah masyarakat untuk mengetahui program yang dijalankan pemerintah apakah sudah betul-betul dirasakan masyarakat atau belum.

“Jadi saya juga ingin tahu anggaran untuk sosial larinya kemana, pada akhirnya saya dan sudah dirasakan belum,”jelas HjThoriqo usai kegiatan reses yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Citeurep, Rabu (26/4).

Dirinya mengungkapkan, untuk data kemiskinan sebetulnya telah dialihkan ke Dinas Sosial (Dinsos). Sehingga, pada reses kali ini pihaknya mengajak Dinsos untuk bersama-sama melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hj. Thoriqoh N. Fitriyah ST. M.E.Sy melakukan doa bersama usai kegiatan reses.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hj. Thoriqoh N. Fitriyah ST. M.E.Sy melakukan doa bersama usai kegiatan reses.

Dirinya berharap, peran Dinsos harus proaktiv. Sebab, untuk masalah sosial yang dibutuhkan masyarakat kurang mampu adalah kebutuhan dasar. Sehingga, perlu data-data yang valid untuk memetakan permasalahan sosial yang ada di setiap wilayah di Kabupaten Bandung.

“Banyak yang harus dibereskan dan buth penanganan dengan segera seperti rumah tidak layak huni (Rutilahu), pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya,”cetus dia

Hj. Thoriqoh menilai, sebetulnya program pengentasan kemiskinan untuk menguarangi dampak sosial sudah lama digulirkan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi dan Kabupaten. Namun yang menjadi permasalahan adalah jumlah data yang saat ini tidak memiliki validasi menganai jumlah angka warga miskin.

Menurutnyam untuk bantuan pemerintah pusat seperti Kartu Indonesia Sehat yang bersinergi dengan BPJS kesehatan ternyata masih banyak masyarakat yang belkum memilikinya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan