Terkendala Lahan, Pembangunan Flyover Cimareme Molor

jabarekspres.com, NGAMPRAH – Pembangunan jalan layang (flyover) Cimareme  di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipastikan molor. Padahal  sudah digaungkan sejak 2009.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KBB Anugrah membenarkan hal itu. Pembangunan flyover di Cimareme tersebut belum terlaksana karena terkendala lahan.

Menurut Anugrah, pihaknya masih fokus untuk membebaskan lahan warga di Cimareme. Anggaran yang tersisa dari pemerintah provinsi, yaitu Rp 2 miliar dari total Rp 4,5 miliar. “Fokus kami saat ini pada pembebasan lahan dulu. Karena memang anggaran yang tersisa masih ada. Kalau sudah rampung pembebasan baru akan dikoordinasikan lagi dengan provinsi dan pusat,” ujarnya. di Ngamprah, kemarin.

Anugrah menambahkan, pembangunan jalan layang Cimareme membutuhkan proses panjang. Apalagi, Pemkab mengandalkan bantuan provinsi dan pusat lantaran lokasi proyek merupakan jalan nasional. Pembebasan saat ini diprioritaskan untuk lahan seluas 2000 meter persegi dari 7 pemilik di sekitar pertigaan Cimareme-Batujajar. Anggaran pembebasan lahan itu berasal dari Bantuan Gubernur.

Rencananya, lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan flyover mencapai 1 hektare dengan panjang 500 meter. Sebelumnya, anggaran pembebasan lahan untuk 80 pemilik itu sekitar Rp45 miliar. Namun, kebutuhan anggaran saat ini bisa berlipat hingga Rp 100 miliar. “Karena kebutuhan anggarannya besar, kami belum bisa memastikan kapan realisasinya. Sekarang, fokus pembebasan lahan dulu,” ujarnya.

Untuk diketahui, anggaran pembebasan lahan tersebut, sebenarnya sudah diluncurkan pada 2009 dan 2011. Namun, dana itu mengendap bertahun-tahun akibat Pemkab sibuk menentukan prioritas lahan yang akan dibebaskan. Sementara itu, Kepala Desa Cimareme Budi Sudrajat membenarkan, hingga kini proyek Flyover Cimareme masih terkendala pembebasan lahan. Dari 74 pemilik lahan di desanya, saat ini baru 6 pemilik yang sudah dibebaskan. “Sisanya masih menunggu kejelasan. Bahkan ada juga pemilik lahan yang belum sepakat soal ganti rugi. Ini yang akan terus kami komunikasikan dengan Pemkab,” katanya.

Budi menjelaskan, sebenarnya masyarakat sekitar menyambut baik rencana pembangunan flyover tersebut. Sebab, hal itu bisa mengurai kemacetan di pertigaan Cimareme-Batujajar terutama saat beban puncak pada pagi dan sore hari. “Masyarakat tentu menerima karena ini program pemerintah. Di samping memang akan mengurai kemacetan yang kerap terjadi setiap waktunya,” tandasnya. (drx/bun)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan