jabarekspres.com, BANDUNG – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jabar melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Jabar kemarin (30/8). Aksi tersebut muncul setelah belum cairnya dana bantuan gubernur untuk pembinaan.
Dalam aksi yang dipimpin oleh Ketua KNPI Jabar Saca Suhendi ini menuntut, menolak intervensi DPRD Jabar untuk mencampuri urusan kepemudaan di Jabar. Saca berpandangan, selama ini di organisasi KNPI Jabar tidak mengenal dualisme kepemimpinan.
Di samping itu, Saca mengaku, mendukung Gubernur Jabar untuk segera menyampaikan hak-haknya dalam menyalurkan dana kepemudaan. Sehingga roda organisasi KNPI yang memiliki 106 organisasi kepemudaan (OKP) bisa berjalan sesuai dengan program yang sudah rencanakan.
”Jadi kenapa ini ada semacam penahanan yang katanya ada intervensi dari dewan yang menganggap KNPI ada dualisme kepemimpinan. Itu tidak benar,” jelas Saca ketika ditemui di halaman DPRD Jabar, kemarin.
Meskipun ada dua kubu KNPI yang berseberangan, kata dia, selama ini pihaknya tidak pernah menganggap keberadaan KNPI hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di bawah kepemimpinan Siti Aisyah sebagai pesaing. Terlebih, KNPI hasil Munaslub beda Surat Keputusan (SK) Kemenkumham.
Dengan begitu, lanjutnya, keberadaan KNPI Jabar seharusnya tidak terpengaruh dengan perbedaan pandangan KNPI di tingkat pusat. Namun, seiriring waktu berjalan, secara tiba-tiba di bawah pimpinan Siti Aisyah yang juga ketua Komisi IV DPRD Jabar menyatakan dirinya ketua KNPI Jabar di bawah kepemimpinan hasil Munaslub.
”Jelas ini mengakibatkan iklim organisasi tidak kondusif. Terlebih dengan kekuasaannya, Aisyah mengintervensi Pemprov Jabar mengeluarkan surat rekomendasi dewan untuk menunda pencairan bantuan keuangan untuk KNPI,” papar Saca.
Dia menegaskan, pihaknya telah mengajukan anggaran bantuan tersebut telah menempuh prosedur, transparan dan sesuai dengan aturan. Bahkan laporan penggunaan keuangan 2016 telah diserahkan dan diaudit oleh akuntan publik.
Atas dasar itu, pihaknya merasa sangat dirugikan dengan tertahannya anggaran ini. Sebab, seluruh program kepemudaan yang sudah direncanakan menjadi tidak berjalan. Bahkan, usaha diplomasi agar dana itu cair sudah ditempuh selama enam bulan.
Dia menuturkan, pihaknya bersedia menerima dana kepemudaan tersebut selama dua tahap sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Kadisorda. Namun, keputusan ini tidak bisa dijadikan pegangan oleh Pemprov Jabar karena ada intervensi dari dewan.
