bandungekspres.co.id, BANDUNG – Anak-anak di Jawa Barat dipandang sebagai investasi masa depan Jabar. Makanya, sekolah dinilai perlu menunjang mereka agar bisa menjadi asset yang baik.
Menyikapi harapan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyediakan sekolah gratis bagi anak-anak di Jawa Barat. Khususnya, mereka para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA –SMK.
”Pemprov Jabar agar telah menyiapkan sekolah gratis di mana pun yang pelajar inginkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi usai pengarahan pengawas SMA-SMK se-Jawa Barat di Aula Dinas Pendidikan Jawa Barat, kemarin (12/01).
Hadadi mengungkapkan, dengan disediakannya sarana pendidikan gratis, diharapakan minat anak untuk bersekolah akan semakin meningkat. Termasuk merangsang orangtua untuk lebih memerhatikan pendidikan anaknya.
Makanya, dia mewanti, agar tidak ada lagi anak yang mengalami putus sekolah. Apalagi jika menolak menerima pelajar yang tidak mampu. ”Untuk sekolah menolak siswa, bisa melaporkannya ke Dinas Pendidikan,” tegas Hadadi.
’’Jangan lagi anak-anak yang ditolak sekolah dengan alasan apapun,’’ sambungnya.
Hadadi menambahkan, dari 700 lebih kecamatan yang ada di Jawa Barat, hanya 29 kecamatan yang belum memiliki SMA-SMK negeri. Hal ini tentu saja sangat luar biasa. Ke depan, kata Hadadi, akan diupayakan agar semua kecamatan yang ada di Jabar bisa memiliki SMA-SMK negeri. ’’Insya Allah dalam waktu dekat semua kecamatan akan sudah memiliki SMA-SMK negeri,’’ tegasnya.
Lebih lanjut Hadadi memaparkan, dana pendidikan keseluruhan pemerintah mengharuskan minimal 20 persen. Tapi, Pemerintah Jawa Barat saat ini sudah 40 persen karena ada dana bantuan operasi sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 7,8 triliun (SD-SMA).
’’Untuk menunjang pendidikan di pelosok kami akan anggarkan dana untuk penunjang guru maupun kepala sekolah yang ditempatkan di pelosok. Tidak akan sama dengan guru yang mengajar di kota,’’ ujarnya.
Di bagian lain, dia juga tidak menampik jika belum semua sekolah memiliki fasilitas computer. Padahal, saat ini Kementerian Pendidikan sudah memberlakukan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Salah satu antisipasinya, sekolah diperbolehkan menerima dana sumbangan pendidikan (DSP) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dari orang tua siswa. Tapi, hal itu tidak dipaksakan tergantung dari kemampuan dan keikhlasan dari orang tua siswa tersebut.
