jabarekspres.com, MARGAHAYU – Reses menjadi ajang untuk menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat. Dengan melaksanakan kegiatan itu, manyarakat bisa memberikan masukan atau menyampaikan keluhan terkait problem yang ada di wilayahnya.
Masa sidang II tahun 2017 menjadikan moment yang tepat untuk menyerap aspirasi warga, seperti yang dilakukan H.Yanto Setianto SE, M.Si anggota DPRD kabupaten Bandung. Dia menampung aspirasi di daerah pemilihan Dapil II, yang meliputi Kecamatan Katapang, Margaasih, dayeuhkolot dan Margahayu.
Reses dilaksanakan di Desa Sukamenak, Margahayu selatan kecamatan Margahayu dan Desa Katapang kecamatan katapang kabupaten Bandung, Rabu/kamis (26-27/4) lalu.
Ratusan masyarakat menghadiri kegiatan tersebut, banyak aspirasi yang disampaikan diantaranya tentang minimnya penerangan jalan umum (PJU), sarana prasarana jalan, dan kesejahteraan guru madrasah, minimnya pelayanan kesehatan di RUSD dan kurang maksimalnya inflastruktur jalan.
Menanggapi aspirasi terkait minimnya pelayanan kesehatan di RSUD dari masyarakat dapil II yang disampaikan pada kegiatan Reses. Yanto Setianto Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, mahfum dengan keluhan yang dilontarkan oleh masyarakat terkait keterbatasan pelayanan RSUD. Pasalnya, pagu SKTM yang terbatas juga menjadi kendala.
Klaim kesehatan di Kabupaten Bandung yang hanya Rp. 3 juta bagi pemegang SKTM juga setidaknya harus menjadi pertimbangan tersendiri, sebab tak jarang jika tagihan medis mencapai belasan juta rupiah, sehingga sulit ditebus oleh pemegang SKTM.
”Seharusnya ada kebijakan khusus dari pemerintah terkait dengan biaya rumah sakit agar tak membebankan kepada pasien yang pra –sejahtera, karena sakit itu kan musibah,” katanya
Yanto mengatakan, saat ini pemerintah pusat tengah menggalakan program JKN-KIS, ia pun akan mendorong agar masyarakat mengikuti program tersebut. “Kita akan dorong pakai BPJS, tapi harus dibarengi dengan pendataan dengan orang yang kurang mampu yang lebih otentik dan akurat lagi dari pemerintah kabupaten,” imbuhnya.
Selain menerima keluhan terkait dengan pelayanan RSUD bagi pemegang kartu SKTM, warga juga mengeluhkan mengenai ketidaktersediaan E-KTP dan pengawasan pembangunan di wilayah Katapang.
