bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Reklame calon Bupati (cabup) Bandung Barat semakin marak terlihat di sejumlah titik. Berdasarkan pantauan di lapangan, reklame yang mudah ditemui yakni foto Istri Bupati Bandung Barat Elin Suharliah Abubakar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menghiasi di sejumlah titik di berbagai kecamatan di Bandung Barat.
Lalu, calon lainnya Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra, Sekretaris Daerah (Seka) Bandung Barat Maman S Sunjaya dan sosok baru dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Bandung Barat Doddy Imran Cholid ikut meramaikan. Untuk lebih dikenal masyarakat luas, media-media reklame Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai marak terkandung kepentingan politis.
Di Jalan Kolonel Masturi, foto Elin dicantumkan pada mini billboard mengenai program Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Distanbunhut) Bandung Barat. Padahal, kapasitas Elin pada media reklame tersebut tidaklah jelas.
Selain foto Elin, di dalam reklame mengenai peningkatan usaha tani berwawasan agribisnis tersebut turut ditampilkan foto-foto kegiatan Elin. Sementara foto kegiatan bupati atau wakil bupati justru tidak ada. Ketua Pusat Studi Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang) Bandung Barat Holid Nurjamil memandang, memasuki 2017 sejumlah calon bupati mulai menunjukkan sosok kepada masyarakat. Sebab, pada Juni 2018 merupakan akhir dari kepemimpinan Bupati Bandung Barat Abubakar yang sudah menjabat dua periode.
Menurut dia, keberadaan Elin dalam reklame merupakan upaya kampanye terselubung. ”Karena Pilkada Bandung Barat akan dilaksanakan pada 2018 dan tahapannya dimulai pada tahun ini,” jelas Holid kepada wartawan, kemarin (3/1).
Diakui olehnya, para calon bupati sudah mulai ramai memperkenalkan diri. Salah satunya melalui reklame di sejumlah titik. Bahkan, ada juga calon yang bergaya blusukan ke daerah-daerah.
Namun, sangat disayangkan dengan penyantuman foto Elin pada media reklame pemkab yang dinilai mengandung unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme secara tidak langsung, karena pemasangan media reklame pemkab itu menggunakan anggaran dari pemerintah.
”Kalau memang pakai uang pribadi tidak jadi masalah, tapi faktanya ini dimuat dengan menggunakan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Itu yang kami sayangkan,” tegasnya.
