jabarekspres.com, NGAMPRAH – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan lebih detil dalam melakukan verifikasi faktual kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang sudah diserahkan oleh pasangan Ikke Dewi Sartika dan Uben Yunara Dada Priatna.
Sebagai pendaftar jalur independen pihaknya sudah menyerahkan 76.409 KTP yang tersebar di 16 kecamatan. Sedangkan, verifikasi faktual akan dilakukan pada 12-25 Desember 2017.
“Petugas KPU akan mendatangi door to door untuk mencocokkan KTP dalam berkas dukungan dengan pemiliknya,” kata Ketua KPU KBB Iing Nurdin di Padalarang, kemarin.
Menurut Iing, bila hasil verifikasi faktual sudah memenuhi persyaratan, maka pasangan jalur independen tersebut bisa mengikuti proses berikutnya bersama dengan pendaftar dari jalur partai politik (parpol).
“Jika sesuai hasil verifikasi, pasangan tersebut bisa mendaftar ke KPU sebagai calon bupati/wakil bupati bersamaan dengan bakal calon dari partai politik mulai 8 Januari 2018,” ujarnya.
Selain itu, dari 4 pasangan yang menyerahkan berkas dukungan, hanya 1 pasangan yang memenuhi syarat, yaitu Ikke Dewi Sartika dan Uben Yunara Dada Priatna.
Ketiga pasangan lainnya, yakni Zaenal Abidin-Asep Ridwan, M Rauf-Wawan, dan Masri yang berpasangan dengan artis ibu kota Adly Fairuz tidak bisa memenuhi syarat penyerahan berkas dukungan.
“Hanya satu pasangan yang memenuhi berkas dukungan untuk tahap pertama. Selanjutnya tugas kami melakukan verifikasi faktual,” ujarnya.
Menanggapi bakal calon dari jalur perseorangan ini, Pakar Hukum dan Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan menilai, mereka bakal menghadapi persaingan cukup berat dengan bakal calon dari partai politik. Hal itu setidaknya disebabkan tiga faktor, yakni regulasi, ketokohan, dan tim pemenangan.
“Secara regulasi, untuk mengumpulkan berkas dukungan memang berat, belum lagi ketika dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi faktual. Sering kali, dukungan dalam berkas tidak sesuai dengan dukungan di lapangan,” katanya.
Soal ketokohanpun, calon independen juga mempunyai pekerjaan yang cukup berat. Sebab, publik lebih cenderung memilih calon kepala daerah berdasarkan figur dan visi misi yang akan dijalankan. Jika figur tersebut tidak dekat masyarakat dan tak punya terobosan, publikpun tidak akan banyak berharap kepada mereka.
