bandungekspres.co.id, SOREANG – Ribuan guru honorer Kabupaten Bandung yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) menuntut kesejahteraan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung. Selama ini, mereka sama sekali tidak mendapatkan insentif dari pemerintah.
Ketua FKGHS Kabupaten Bandung Toto Ruhiat mengatakan, upah guru honorer di sekolah negeri rata-rata Rp 500 ribu per bulan untuk seorang guru kelas. Sedangkan untuk guru bidang studi, bahkan lebih memprihatinkan lagi, mereka menerima upah rata-rata di bawah Rp 500 ribu per bulan.
”Kondisi ini tentu saja sangat jauh dari mencukupi untuk bisa menutupi kebutuhan rumah tangga mereka. Akhirnya, para guru honorer ini memilih mencari mata pencaharian sampingan, seperti mengojek, berdagang dan lainnya. Yah seperti ini kondisi guru honorer di sekolah negeri di Kabupaten Bandung. Kami hanya diupah oleh sekolah masing-masing disesuaikan dengan kemampuannya. Hal yang menyedihkan lagi, guru honorer ini banyak yang tidak mendapatkan sertifikasi,” kata Toto saat dihubungi Bandung Ekspres kemarin (16/2).
Dikatakan Toto, para guru honorer ini juga tidak mendapatkan insentif dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Tak adanya insentif ini sejak 2015-2016 lalu. Padahal sebelumnya, meskipun penyalurannya tidak melalui organisasinya, namun Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan stimulan untuk ribuan guru honorer per tahun kurang lebih Rp 7 miliar.
”Sejak 2015 tidak ada bantuan stimulan dari APBD. Alasannya APBD Kabupaten Bandung defisit, tapi kenapa untuk guru diniyah ada bantuan sebesar kurang lebih Rp 1 miliar. Lalu kenapa untuk guru honorer sekolah yang bekerja full time malah tidak mendapatkan stimulan. Kalau dibandingkan dengan Kota Bandung, sangat jauh, karena guru honorer di sana (Kota Bandung) mendapatkan stimulan Rp 3 juta per tiga bulan dari Pemkot Bandung,” ujarnya.
Toto melanjutkan, saat ini jumlah guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, mulai dari SD hingga SMA/SMK sebanyak 17 ribu orang. Sedangkan jumlah keseluruhan guru honorer di sekolah negeri dan swasta, dari mulai tingkatan SD/MI hingga SMA/SMK sebanyak kurang lebih 27 ribu orang.
”Guru honorer seperti kami ini tidak jarang melaksanakan tugasnya melebihi guru PNS. Dengan mengajar full time, baik sebagai guru kelas maupun guru bidang studi. Tapi sayangnya tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Sehingga, kami meminta DPRD dan Pemkab Bandung untuk sedikit memerhatikan nasib kami yang sehari-hari berjuang mencerdaskan anak-anak bangsa ini,” katanya.
