Dirinya memaparkan, tujuan diadakannya kunker sebetulnya ingin menanayakan atau berkonsultasi dengan pemerintah daerah lain baik itu mengenai sistem pemerintahan yang sudah berjalan atau mengenai perbandingan aturan dalam sebuah produk Peraturan Daerah (Perda)
“Jadi kunker ini bisa dilakukan apabila sifatnya penting. Namun alangkah baiknya kalau bisa disiasati dengan mengundang pakar para ahli atau akademisi untuk membuat kajian mengenai pemerintahan,”ucap dia.
Dengan begitu, lanjut dia anggaran yang dihabiskan untuk melakukan kunjungan kerja bisa diperuntukan untuk kepentingan masyarakat terutama, membangun fasilitas dan sarana yang belum terpenuhi.
“Kunjungan kerja dewan memang ada, karena itu merupakan suatu program. Tapi yang diharapkan dari kunker itu, sebaiknya bisa terealisasi,” tuturnya. (zis/yan).
