jabarekspres.com, CIMAHI – Banyaknya anggota DPRD Kota Cimahi yang sering melakukan kunjungan kerja (Kunker) keberbagai daerah sebetulnya banyak dikeluhkan masyarakat umum. Sebab, tugas yang tengah dilaksanakan anggota DPRD tidak memberikan dampak secara langsung. Sehingga, banyak yang beranggapan Kunker hanya sebagai kegiatan jalan-jalan dan menghabiskan anggaran belaka.
Menyikapi hal ini, Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Sida mengakui, saat ini citra negatif terhap para anggota badan legislatif dimata masyarakat belum sepenuhnya hilang. Sebab, selama ini anggota DPRD seperti memiliki sekat dengan masyarakat secara umum.
Menurutnya, banyak anggapan dari masyarakat yang mengatakan dengan kosongnya gedung dewan oleh anggota DPRD mengindikasikan dewan itu malas atau sedang jalan-jalan. Sehingga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Untuk itu, untuk mengubah Image tersebut, lembaga legislatif harus bisa merubah paradigma anggotanya untuk sesering mungkin mendatangi masyarakat dengan mendengarkan berbagai keluhannya.
Arlan menilai, selama ini masyarakat sudah dibuat sangat kecewa bila mengetahui kondidi kinerja dewan yang selama ini kurang baik. meskipun kunjungan kerja yang dilakukan sudah menjadi agenda rutin anggota dewan.
“Jadi ketika masyarakat ingin berkeluh kesah, mau kesiap yang menanggapi kalau wakilnya tidak ada di tempat,”ucap Arlan.
Untuk itu, sebagai pembelajaran masyarakat juga harus tahu mengenai mekanisme yang ada di dewan. Sehingga, ketika menyampaikan Aspirasi bisa dikatakan secara langsung kepada wakilnya yang duduk di kursi legislatif.
Jika mengamati agenda anggota dewan yang lebih banyak melakukan kunjungan kerja (kunker) terutama ke luar daerah, lanjut Arlan, sebaiknya pihak yang bersangkutan harus bisa mengefektifkan waktu dan kinerjanya.
Selain itu, dewan ajuga bisa memberikan informasi kepada masyarakat melalaui media mengenai hasil apa saja yang telah dilakukan selama melakukan kunjungan kerja dan bagaimana nanti implementasinnya.
“Masyarakat itu wajib tahu, kalau dewan lakukan kunker, sehingga tudingan-tudingan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat nantinya akan sirna dengan sendirinya,”ucap dia.
Kendati begitu, kunker bisa saja ditiadakan dengan tujuan untuk melakukan efesiensi anggaran. Namun, harus dilihat dulu urgensi dari kunker tersebut.
