jabarekspres.com, NGAMPRAH – Untuk menghadapi Pilkada Kabupaten Bandung Barat, Partai Demokrat memastikan tidak ada mahar politik pada penjaringan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati. Hal itu ditegaskan Ketua DPC Partai Demokrat KBB, Iwan Setiawan di Ngamprah, kemarin (26/7)
Mernurutnya, Partai Demokrat menjamin tidak memungut biaya sepeserpun alias gratis dalam melakukan penjaringan balon bupati. Bahkan, pada pelaksanaan pendaftaran penjaringan balon bupati yang diselenggarakan pada17 – 24 Juli 2017 itu, tidak dipungut biaya sama sekali.
“Dari mulai dibukanya pendaftaran sampai ditutupnya pendaftaran tidak ada mahar politik. Kami ingin para pendaftar ke kami itu karena memiliki visi misi yang jelas. Sampai saat ini sudah ada 4 orang yang mendaftar ke kami,” jelas dia
Iwan menilai, persoalan mahar politik (parpol) ini setiap partai politik pasti memiliki definisi yang bebeda.Sebab, kebijakan setiap parpol dalam menentukan balon bupati dan wakil bupati yang akan diusung akan berbeda pula.
Kendati begitu, dalam penjaringan balon kepala daerah ini, Partai Demokrat memiliki mekanisme atau proses tahapan yang harus dilalui para kandidat.
“Pada saat proses penjaringan berlangsung memang harus ada beberapa tahap harus yang dilakukan. Artinya mereka yang sudah daftar wajib mengikuti mekanisme yang ada,”ucap dia
Selain itu, setelah 7 hari tahapan penjaringan setiap kandidat balon bupati harus memaparkan dan menyampaikan visi dan misi. Termasuk nanti mengikuti wawancara dan survei oleh internal partai
Berbeda dengan Demokrat, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KBB, Samsul Ma’arif secara terang terangan mengungkapkan bahwa mahar politik dalam menghadapi sebuah pesta demokrasi merupakan hal yang wajar.
Terlebih, dalam kontestasi politik anggaran dana untuk kemenangan sangat diperlukan baik itu mahar politik atau istilah lain dalam setiap momen pesta demokrasi selalu ada konsekuensi yang yang harus dikeluarkan oleh parpol atau kandidat.
Disinggung apakah di PPP ada mahar politik bagi balon bupati, Samsul mengakui, mahar politik tersebut perlu.Tetapi, untuk menentukannya harus mengikuti kesepakatan parpol lain seperti yang tergabung dalam koalisi hijau yakni PPP, PKB dan PKPI.
